LKPP Terbitkan Perka baru Tentang Daftar Hitam dalam PBJ Pemerintah

Pembuktian Kualifikasi

banner-tahapan-pencantuman-blacklist-3-perbaikan-2

LKPP dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tanggal 29 Agustus 2014 telah ditetapkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 1 September 2014.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila :

  1. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  4. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  5. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  6. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
  7. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  8. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
  9. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  10. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
  11. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  12. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
  13. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
  14. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  15. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  16. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  17. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  18. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  19. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
  20. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan penerbitan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 ini, maka Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Untuk dapat lebih jelas tentang aturan Daftar Hitam tersebut dapat melalui tautan berikut :

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 [Unduh disini]

Contoh Format Usulan, Keputusan Penetapan, Keputusan Penolakan, Penyampaian Keputusan Kepada LKPP, Keputusan Pembatalan, dan Permintaan Penghapusan dari Daftar Hitam Nasional [Unduh disini]

(Visited 918 times, 1 visits today)


« (Previous News)



4 Comments to LKPP Terbitkan Perka baru Tentang Daftar Hitam dalam PBJ Pemerintah

  1. pengadaan berkata:

    Perka baru ya…trima kasih infonya. boleh di download?

  2. misri berkata:

    Bagaimana jika penetapan sebagai Daftar Hitam tidak mengacu hal-hal yang diatur pada PERKA NO. 18 TH 2014 diabaikan apakah sah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: