Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kebijakan adalah kebijaksanaan umum pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk melaksanakan komitmen nasional yang diperlukan pada saat tertentu baik yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan di luar peraturan pengadaan atau yang secara eksplisit baru disebutkan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya.
Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini, meliputi :

  1. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
  2. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
  3. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
  4. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
  5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  6. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
  7. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;
  8. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
  9. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
  10. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
  11. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
  12. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
  13. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, Apakah Kebijakan Umum yang dilaksanakan dapat bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan?
Dalam prakteknya pelaksanaan dari kebijakan umum pengadaan ini dapat tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Contohnya : Pengguna Anggaran menetapkan paket untuk usaha kecil, maka sesungguhnya sudah terjadi pembatasan atau berlawanan dengan prinsip terbuka, Namun kebijakan ini dilakukan untuk mendorong majunya usaha kecil yang ada.

(Visited 92 times, 1 visits today)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: