Membangun Sistem Belanja Pemerintah Yang Baik

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik.

Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja. Jika tingkat kebocoran mencapai 30 persen, itu berarti uang yang hilang sebesar 250 triliun rupiah.

Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau Mass Rapid Transit. Ini juga setara dengan biaya membuat 50 Jembatan Surabaya-Madura. Juga, ini setara dengan anggaran pengerjaan 25 jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Banyak yang bisa dibangun bila belanja pemerintah dilakukan efisien dan tidak bocor.

Agar pemerintah dapat berbelanja dengan baik, kini telah dikembangkan beberapa sistem, di antaranya e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ia tediri atas e-tendering atau lelang secara elektronik dan e-purchasing atau belanja secara langsung. Dalam e-purchasing ini, kementerian dan lembaga pemerintah akan memanfaatkan e-katalog yang berisi daftar barang dan jasa yang sudah pasti harganya paling murah.

E-procurement telah digunakan di seluruh daerah di Tanah Air. Ia dipakai di kebanyakan kementerian, lembaga negara serta badan usaha milik negara. Melalui sistem yang terbuka ini, para pengusaha atau calon pengusaha bisa melihat peluang usaha dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Bila ada penyimpangan, bisa langsung ketahuan dan dilaporkan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak awal, melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRUP. Sistem ini sudah digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, di pusat dan daerah. Untuk mengakses SiRUP, masyarakat tidak memerlukan password.

Selain itu, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya melalui Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Online atau Monev Online.

Perkembangan positif lainnya, sekarang ini tengah dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara masif. Sudah sekitar 200 ribu petugas pengadaan dari seluruh pelosok Nusantara mengikuti sertifikasi yang dilakukan LKPP. Kesediaan memperbaiki SDM adalah bukti komitmen memperbaiki sistem pengadaan.

Menurut data LKPP, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online saat ini sudah berhasil menghemat pengeluaran belanja sekitar 10% per tahun. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan serta menciptakan lapangan kerja. Bila tren efisiensi terus membaik, kebocoran 30 persen anggaran bisa dimusnahkan.

Adalah cita-cita kita semua bahwa negara kita bisa bebas korupsi. Dengan sistem belanja yang baik; para birokrat, pejabat, dan wakil rakyat akan selamat dari godaan korupsi. Para pengusaha bisa berbisnis dengan pemerintah tanpa was-was harus menyuap dan menyogok. Rakyat akan mendapat layanan dan pembangunan yang lebih berkualitas.

Sumber : LKPP RI

(Visited 704 times, 1 visits today)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: