LKPP Terbitkan Perka Tentang Pengadaan Badan Usaha

pasar Dipenghujung Tahun 2014 LKPP telah mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2014  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Rangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional dan telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2014.

Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional. 

Ruang lingkup dari Peraturan Kepala LKPP ini antara lain:

  1. Pengadaan Badan Usaha yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama:

1. Bangun Guna Serah (BGS)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

2.  Bangun Serah Guna (BSG)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

  1. Pengadaan Badan Usaha yang dilaksanakan untuk proyek kerjasama:

a. Pembangunan Pasar Tradisional :

1. Pembangunan Baru Pasar Tradisional yang meliputi pembangunan pasar beserta fasilitas penunjangnya di atas tanah aquo; dan

2. Peremajaan Pasar Tradisional yang mencakup pekerjaan :

a) pemindahan sementara pedagang ke Tempat penampungan Sementara (TPS) yang disiapkan oleh Badan Usaha;

b) merubuhkan bangunan lama ;

c) pembangunan kembali bangunan pasar beserta fasilitas penunjangnya; dan 

d) relokasi pedagang lama ke Pasar yang telah diremajakan.

b. Revitalisasi Pasar Tradisional yang mencakup pekerjaan perbaikan/revitalisasi satu atau beberapa bagian bangunan pasar maupun fasilitas penunjangnya namun tidak merubuhkan bangunan yang ada dan tidak memindahkan/merelokasi pedagang.

Untuk lebih jelasnya Perka LKPP tersebut silahkan unduh disini

 [formget formcode=’xjtY-116788/i’ autoresize=’true’ height=’731′ tab=’tabbed’ tabtext=’Diskusi & Konsultasi’ position=’left’ bgcolor=’0099ff’]

(Visited 29 times, 1 visits today)


(Next News) »



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: