Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010). Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015. (Baca : Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya)

Beberapa hal dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang baru ini adalah :

  1. Yang melakukan proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing dalah Pejabat Pengadaan
  2. Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipersyaratkan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
  3. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
  4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
  5. Tanda bukti perjanjian terdiri atas : Bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja; Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan
  6. Bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online adalah Surat Pesanan
  7. Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Darurat, Sayembara dan Pengadaan E-Purchasing
  8. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan
  9. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 
  10. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
  11. Penjelasan tentang Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
  12. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat melampaui Tahun Anggaran maka dengan melakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  13. Penegasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
  14. Ketentuan pelaksanaan e-Tendering untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
  15. Pelaksanaan Percepatan pelaksanaan E-Tendering  dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Dengan Tahapan paling kurang terdiri atas : Undangan, Pemasukan Penawaran Harga, Pengumuman Penawaran
  16. Kewajiban K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
  17. Kewajiban Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  18. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

Untuk dapat lebih jelas tentang aturan Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010 tersebut dapat melalui tautan berikut :

Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Penjelasan Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Inpres 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Visited 45.738 times, 1 visits today)





128 Comments to Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

  1. Yunita berkata:

    Ijin Download ya Pak.

  2. Juliadi berkata:

    Kapan perpres 4/2015 berlaku bos ?…

  3. […] Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010 […]

  4. […] disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 kepada seluruh staf LKPP, beberapa hari yang lalu. (Baca : Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat […]

  5. […] untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 te…, LKPP telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering yang […]

  6. Rusdianto Hasan berkata:

    assalamuallaikum, salam kenal pak ahmad. apa sudah ada standar dokumen pengadaan untuk perpres no 4?minta tlng ya…

    • AhmadnDamopolii berkata:

      @ Rusdianto Hasan : Waalaikumsalam. Udah ada Pak. Silahkan di download melalui : http://ahmaddamopolii.info/2015/02/07/sdp-barangjasa-pemerintah-secara-elektronik-dengan-e-tendering/
      SDP atau SBD adalah untuk acuan meskipun produk lkpp jadi bukan diambil semua, tanpa melakukan mengisi dengan benar jadi agar dilihat mana yang harus diisi,
      mana yang harus dipilih bila ada pilihan,mana yang harus diubah mana harus yang dihapus mana yang harus ditambah sehingga dapat memperoleh penyedia yang kompeten dan nantinya dapat diterima barang/jasa dengan baik

      • Rusdianto Hasan berkata:

        Makasih Pak atas Infonya,sy udah masuk ke httpnya bapak. bagaimana untuk SDP Pengadaan Langsung? apa ada SDP Khusus/tersendiri atau mengacu pada SDP yang ada?. trims sebelumnya pak

  7. Mirhan Triandi berkata:

    Salam Kenal Pak..

  8. buchoo berkata:

    Izin mau sedot ilmu bang hehehehe

  9. Esti Nadiah Fatmawati berkata:

    Thanks atas informasinya. Salam kenal pak.

  10. ROZESMAN berkata:

    Terlebih dahulu perkenalkan saya dari PT. JASA MULYA ABADI (Division of Bank & Insurance). Saya bermaksud menawarkan kerjasama untuk PENERBITAN JAMINAN BANK GARANSI & ASURANSI (Tampa Collateral), perusahaan kami telah di tunjuk untuk memasarkan dan menerbitkan Bank Garansi & Asuransi. Di terima instansi pemerintah (BUMN, BUMD, KPS, PERTAMINA, VICO, CNOOC, MABES TNI dan POLRI, TOTAL E & P INDONESIA). dalam hal ini, Kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu Tanpa agunan (Non Collateral) untuk semua jenis jaminan serta polis jaminan kami antar.
    HP : 0813 8666 6325

  11. Darmawan Pramono berkata:

    Jakarta,25,Februari, 2015

    Kepada Yth,

    To : PERUSAHAAN BUMN

    & SWASTA NASIONAL.

    Di Tempat.

    Up/attn : Pimpinan Perusahaan, HRD & Finance Manager , Accounting
    Perihal : Surat Perkenalan & Kerjasama

    Terlampir : 1 Perincian Penerbitan Bank Garansi & Surety Bond

    Dengan Hormat,

    Salam hangat dari PT. JASA MULLYA ABADI (Consultan Bank Garansi Dan Asuransi)

    Perkenankan kami untuk memperkenalkan perusahaan kami, PT. JASA MULLYA ABADI .

    Dimana kami telah di back up beberapa perusahaan Asuransi Kerugian Swasta Nasional Maupun BUMN serta Perusahaan kami telah ditunjuk untuk memasarkan bank garansi yang terbitkan oleh Bank diantaranya:BANK BNI , BRI , BCA , BII , EXIM , DKI , BTN , SINARMAS , MUTIARA , AGRA , KALTIM , SUMSEL , BUMIPUTERA , serta bank dan Asuransi Penerbit lainnya.Pada kesempatan ini kami menawarkan kerjasama dibidang penerbitan bank Garansi / Surety bond,dimana didalam penerbitannya kami memberikan prosedur relatif mudah yaitu : NON COLLATERAL (Tanpa Agunan), Serta Jaminan polis siap kami antar.

    Jasa General Insurance Bank Garansi Dan Asuransi Yang Kami Tawarkan Diantaranya :

    Ø JAMINAN PENAWARAN (Bid Bond)

    Ø JAMINAN PELAKSANAAN (Performance Bond)

    Ø JAMINAN UANG MUKA (Advance Payment Bond)

    Ø JAMINAN PEMELIHARAAN (Maintenance Bond)

    1.Contractor all risk (CAR)

    2.Conprenshive general liability ( CGL)

    3.Workman compensation liability (WCL)

    4.Automobile liability (AL)

    5.Custom bond

    6.Property all risk (PAR)

    7.Erection all risk ( EAR)

    8.Marine hull insurance (MH)

    9.Cargo

    10. Sp2d Akhir Tahun ( Surat Perintah Pencairan Dana )

    11.KMK (kredit modal kerja)

    Besar harapan kami kiranya perusahaan kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan bapak/ibu kelola terutama dalam hal perlindungan terhadap resiko (Wan Prestasi) baik itu proyek yang sedang berjalan / akan dilaksanakan maupun proyek yang sudah berjalan kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu proses cepat serta jaminan polis siap di antar.
    Demikianlah penawaran dari kami, semoga ini merupakan awal kerjasama yang baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    Best Regards,

    DARMAWAN PRAMONO
    Div.Marketing
    PT. JASA MULLYA ABADI
    (Insurance – Bank Guarantee & Surety Bond)
    Jl. Harapan Mulya IV No. 38, Kemayoran – Jakarta Pusat
    Telp : 021-4260719 (Hunting)
    Fax : 021-4252048
    Mobile : 0812 9666 5251

    Email : [email protected]

    Kita juga bisa bantu untuk jaminan akhir tahun SP2D

  12. santos berkata:

    mw numpang nanya,
    1. bagaimana cara mengajukan sanggah banding?
    2. apakah ada ketentuan waktu yang ditetapkan dalam kepres baru mengenai proses sanggah pada suatu pelelangan atau dapat di tentukan oleh panitia tanpa harus mengacu pada kepres.
    3. Apakah penjadwalan masa sanggah bisa di lakukan pada hari libiur atw hanya pada hari kerja?

    terimakasih atas jawabanya

    • AhmadnDamopolii berkata:

      1. Untuk sanggah banding dalam perpres 4 Tahun 2015 Pasal 109 Ayat 7 pelaksanaan e-tendering sanggah banding ditiadakan
      2. Untuk waktu sanggah diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 60, 61 dan 62
      3. Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering : Pokja ULP dalam menyusun jadwal mengacu pada Perpres 54 Tahun 201 dan perubahannya dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :
      a. Pemberian Penjelasan;
      b. Batas akhir pemasukan penawaran;
      c. Pembukaan penawaran;
      d. Pembuktian kualifikasi; dan
      e. Batas akhir sanggah.

  13. Rusdianto Hasan berkata:

    aslm, mhn maaf pak sebelumya sy mau tanya apa ada contoh format evaluasi pemilihan langsung untuk konstruksi? kalo ada sy minta tlng pak ahmad, trims sebelumya pak.

  14. Rusdianto Hasan berkata:

    makasih banyak sebelumya pak sy tunggu imelnya,,, mhn maaf lgi pak ini saya mau konsultasi untuk pengadaan langsung jasa konsultansi apa masih prakualifikasi atau pascakualifikasi? kalo menurut pepres no 4 2015 pasal 109 yg dijelaskan cuman seleksi sederhana pascakualifikasi tdk ada penjelasan tentang pengadaan langsung, mhn pencerahan pak, dan kalo ada format evaluasi pengadaan langsung untuk jasa konsultasi mhn di imelkan,sebagai bahan pembelajaran untuk saya. sy ucapkan trima kasih atas bantuanya pak.

    • AhmadnDamopolii berkata:

      sudah saya email Pak.

      • Rusdianto Hasan berkata:

        makasih pak sy udah ambil imelnya sebagai bahan referensi, skali lgi makasih mhn maaf lgi pak ini saya mau konsultasi untuk pengadaan langsung jasa konsultansi apa masih prakualifikasi atau pascakualifikasi? kalo menurut pepres no 4 2015 pasal 109 yg dijelaskan cuman seleksi sederhana pascakualifikasi tdk ada penjelasan tentang pengadaan langsung, mhn pencerahan pak, dan kalo ada format evaluasi pengadaan langsung untuk jasa konsultasi mhn di imelkan,sebagai bahan pembelajaran untuk saya. sy ucapkan trima kasih atas bantuanya pak.

  15. Ryoes berkata:

    Selamat pagi pak,
    Mau numpang nanya..
    Ada gak pak kontrak pbj tahun 2015 terbaru,? Klo ada dimna bs diwnload pak?
    Makasih banyak..

  16. KEADILAN AKHIRAT berkata:

    PERPRES PENGADAAN BARANG DAN JASA 2015 sarat KKN banget nih..klo begitu skalian aja nego sama PRODUSEN..Hak Vendor Banyak yang di Bungkam…

  17. hikmah sari berkata:

    Salam kenal pak Ahmad; saya punya pertanyaan sbb pada waktu kami sedang proses Review penyusunan RKAKL oleh auditor dari inspektorat jenderal, satker diminta untuk melampirkan jaminan keaslian produk dari distributor tunggal apakah ini benar? bagaimana caranya kami bisa dapat jaminan itu ?

    atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

  18. ahmad berkata:

    Salam kenal pak, apakah ada contoh format evaluasi penawaran utk pekerjaan konstruksi dan konsultansi sesuai dengan pepres no.4 tahun 2015. trims banyak

  19. salis uswatun berkata:

    Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai Asuransi. Asurasi merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan keuangan, namun dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan mitos miring yang beredar di masyarakat seputar asuransi membuat masyarakat enggan untuk membeli produk asuransi.
    Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah, seberapa penting asuransi di dalam kehidupan? Jawabnya adalah sangat penting. Untuk mengetahui seberapa penting asuransi, Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis mengenai Asuransi yang bisa anda kunjungi di Informasi Seputar Asuransi

  20. Paijo berkata:

    Ada kewenangan yang ditambahkan kepada pejabat pengadaan yaitu:

    Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp 200 juta dan konsultan s/d 50jt dengan metode pemilihan penyedia yaitu penunjukan langsung ;
    Pengadaan barang/jasa dengan e-purchasing tanpa ada batasan nilai rupiahnya.

    Yang perlu diperhatikan adalah sehubungan dengan honor pengadaan yang diberikan kepada pejabat pengadaan. Selama ini honorarium pejabat pengadaan dibayarkan berdasarkan satuan OB (Orang Bulan). Jadi seberapa banyaknya pun pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya, maka honor bulanan nya akan tetap. Tapi coba bandingan dengan honor pantia pengadaan/ULP. Honor panitia/ULP dibayarkan berdasarkan satuan OP (Orang Paket). Jadi, semakin banyak paket pekerjaan yang dikerjakannya, maka semakin besar honor yag diterima.

    Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan pejabat pengadaan jika memiliki kewenangan untuk melakukan e-purchasing di kantornya tanpa batasan nilai. Misal pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan mobil dinas sesuai dengan katalog elektronik LKPP. Pengadaan mobil tersebut nilainya sangat besar karena jumlahnya yang banyak, misalnya dua milyar. Walaupun pejabat pengadaan melaksanakan pekerjaan dengan nilai yang besar tersebut, honor yang diterima akan tetap sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan yaitu honor bulanan itu.
    Disinila ada ketidakadailan jika e-purshasing tanpa batas nilai diberikan kewenangannya kepada pejabat pengadaan.

  21. Eci berkata:

    Assalamu Alaikum Wr.Wb….
    Mohon ma’af sebelumnya k’ sebagai bahan repensi minta tolong boleh da di emailkan contoh format evaluasi PL untuk jasa konsultansi badan usaha, makasi…

  22. AhmadnDamopolii berkata:

    Trima kasih banyak telah berbagi informasi. Akan lebih berharga apabila Bapak/Ibu tidak lg mempromosikannya. Trima kasih

  23. GOLD STAR PERUSAHAAN PINJAMAN berkata:

    Gold Star Pinjaman Perusahaan ..
    Kami diberi yang terbaik pemberi pinjaman pinjaman online pada tahun 2013 dan 2014.
    mendapatkan pinjaman ringkas hari ini di tingkat bunga hanya 2% Hanya.
    Di sini, di perusahaan kami, kami memberikan pinjaman pribadi, Kredit Usaha, Kredit Pendidikan, Kredit Mobil dan banyak lainnya.
    Email: [email protected]

  24. Klement Richard Antonin berkata:

    Salam,
    Apakah Anda mengalami masalah meminjam uang dari Bank?
    Apakah Anda memiliki utang? Sewa dibayar atau Anda menolak pinjaman di bank?
    Apakah Anda mencari pinjaman bisnis Anda meningkatkan?
    Kami Dapat Bantuan Anda Mengatasi Masalah cepat dan lebih mudah pada tingkat 3% persen lebih untuk meningkatkan bisnis, dept belum dibayar atau sewa.
    Terapkan untuk pinjaman individu untuk Cepat, Mudah dan Pinjaman Tercepat untuk hanya 3% hanya dalam 24 jam … Tidak ada pemeriksaan kredit atau sejarah kredit.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan dan mendapatkan pinjaman Anda, silahkan hubungi kami 24 jam melalui email –mortgagekapitalcredit @ gmail. com

    Salam hormat,
    Klement Richard Antonin
    Wakil Ketua,
    Orang dari Mortgage Kapital Kredit & Development Corporation

  25. terimakasih atas artikelnya..

    apa ada contok SPK pengadaan barang dengan uang muka?

    terima kasih

  26. Agus Rizal berkata:

    Assalamualaikum PAk Ahmad, Saya sudah dua kali mengadakan lelang dan gagal, selanjutnya bisa melalui penunjukan langsung atas persetujuan PA/KPA sesuai pasal 84 Perpres 4 tahun 2015. Kami bersama team masih kesulitan untuk mengambil keputusan, langkah2 apa saja yg harus ditempuh dan dokumen apa saja yang harus dilemkapi dalam SDP dan surat perjanjiannya, bila ada contoh formatnya mohon dilampirkan agar dapat menjadi panduan kami.

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Boleh tau Pak, untuk paket pekejaan apa?
      Maaf Pak Agus baru bisa balas. Pada Pasal 84 Angka 6 Perpres 70 Tahun 2012 untuk pelelangan ulang yang gagal DAPAT dilakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA namun harus memenuhi 3 ketentuan : hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan. berdasarkan pengalaman saya untuk hal tersebut tetap kami lakukan pelelangan ulang seperti pelelngan sebelumnya.

      • Agus Rizal berkata:

        Selamat malam Bpk Ahmad Damopolli terima kasih atas jawabannya, untuk pengadaan peralatan kesenian modern dan tradisional, sudah dua kali lelang tidak ada yg sesuai kualifikasinya. Maka kami menggunakan opsi PEnunjukan Langsung atas persetujuan PA dan KPA dinas ybs, namun kami masih bingung (takut salah) dan membuat berita acara pemilihan dan penetapannya. Terima kasih
        Salam
        Ahus rizal

        • AhmadnDamopolii berkata:

          Pak Agus, maaf pak pada lelang pertama gagal lelang terjadi karena apa? (tidak ada yang memenuhi syarat, tidak ada yang memasukkan penawaran atau….) trus bagaimana dengan lelang kedua?

          • Agus Rizal berkata:

            Pada lelang pertama hanya ada satu penawar itu pun persyaratan adm ada yg kurang dan dan batal saat negosiasi. Lelang kedua 3penawar gugur saat kualifikasi teknis.

  27. Wahyudi berkata:

    Asalamualaikum. Salam kenal pa.saya dari samarinda mau bertanya.bagaimana
    format kak untuk taman reakreasi yang akan dikelola pihak swasta sedangkan
    lahan milik pemerintah.karena blm pernah kami melaksanakan’y.tolong
    pencerahannya pa.secara teknis bagaimana secara hitungan ekonomi
    bagaimana.terima kasih.

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Waalaikum salam. Pak. untuk lebih jelasnya dapat mengcu pada Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

  28. Agus Rizal berkata:

    Banyak iklan, mudah2an ada kabar baik utk pertanyaan saya.

  29. Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP berkata:

    Salam Kenal Pak….Perkenalkan Nama Saya Samsu Agusdar, Saya PNS KPU Daerah….kami sedang melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan pilkada serentak 2015, kalau boleh kami meminta contoh draft/kertas kerja evaluasi penawaran, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi yang sesuai perpres nomor 4 Tahun 2015….
    kalau bisa sekalian dengan contoh SDP berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015….
    Makasih sebelumnya
    Sekedar Info lelang yang kami laksanakan :
    1. Pengadaan Jasa Lainnya
    2. Kantor Akuntan Publik
    3. dan Advokasi Hukum

  30. Kiki berkata:

    Mohon informasi tentang aturan dalam melaksanakan tender.
    1.apakah dalam proses pengisian.data kualifikasi lelang jika tidak mencantumkan paket pekerjaan yg sedang berjalan apa menggugurkan.penawaran.jika iyaa mohon di share utk aturan yang berbunyi menggugurkan penawaran.jika.tidak.mengisi pekerjaan yang sedang berjalan.mohon bantuan jawabannyaa.terima lasih

  31. Mr.Anthony Dave berkata:

    * Adakah anda memerlukan pinjaman segera?
    * Bayaran balik Mothly bermula dalam tempoh 8 bulan selepas anda telah mengumpul pinjaman dalam akaun bank anda.
    * Kadar faedah yang rendah 2%
    * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) tempoh.
    * Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan.
    * Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
    Anda boleh mengharapkan jawapan yang awal kurang daripada 24 jam, dan ***.
    *** Pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kami perlukan.
    dari awak
     
    Hubungi kami sekarang
    E-mel: [email protected]
     
    Sir Anthony Dave.
    Ketua Pengarah

  32. Boby berkata:

    Mohon bantuannya. Kami ada paket pengadaan barang. Setelah pembukaan penawaran ternyata ada 2 rekanan yang memasukan penawaran. Rekanan dengan penawaran terendah menawar sangat jauh turun harganya dari hps ( lebih dari 50% turun dati hps). Setelah di evaluasi, penawar terendah ini tidak lolos di persyaratan teknis yang kami persyaratkan; (1. Rekanan harus meninjau lokasi tempat franko lokasi. 2. Rekanan harus melampirkan MoU dengan distributor.). Sebagai catatan rekanan ini memang sudah biasa dengan harga “terjun bebas” ini karena dapat discount besar dari distributor, (tetapi pada pekerjaan yang berbeda dari paket yang sekarang ini) .
    Permasalahan yang kami takutkan yaitu jika kami memilih rekanan yang ke dua, kami khawatir akan terjadi dilema bahwa akan terjadi tuduhan terhadap kami bermain dengan rekanan yang kedua, mengingat perbedaan yang sangat signifikan dengan rekanan no. 1 diatas.
    pertanyaan kami adalah:
    1. apa jalan yang terbaik yang sebaiknya kami lakukan untuk pekerjaan ini?
    2. Apakah paket lelang ini sebaiknya dibatalkan dan dilakukan lelang ulang?.
    Mohon bantuan dan solusinya. Terimakasih.

    • bernama berkata:

      Menurut pendapat pribadi saya kalau penyedia tsb tidak memenuhi persyaratan teknis ya sudah gugur.

  33. bernama berkata:

    Assalamualaikum, salam kenal pak. Terkait dgn persyaratan tenaga ahli dalam pengadaan barang misalnya alat ukur atau alat survey apakah memang diwajibkan pak. Menurut pandangan saya sendiri kalau penyedianya agen atau suplier untuk tenaga ahli jelas mereka punya. Ketika yang ikut perusahaan kecil bagaimana pak?
    Selanjutnya dalam perpres 70 tahun 2012 pada bagian Ssuk dijelaskan bahwa sebelum Bast penyedia wajib melakukan ujicoba dan juga training peralatan. Nah terkait dgn tenaga ahli ini khusus untuk penyedia kecil pak rasanya mustahil memiliki tenaga ahli dgn keahlian tertentu. Mohon maaf pak apa sebaiknya ada batasan persyaratan tenaga ahli untukusaha kecil ini mungkin kalimat memiliki dapat diganti dgn mampu menyediakan.
    Dan penjelasan kata memiliki tenaga ahli ini sendiri saya masih kurang paham apakah tenaga ahli tetap atau bisa dari penyedia lain. Makasih atas pencerahan pak Ahmad.

  34. Fajar berkata:

    Assalamu allaikum…pak ahmad, sy berasal dari kaltim.
    Apakah bisa sy dikirimkan via email contoh format pengadaan langsung konstruksi,konsultan dan barang diatas 50 juta pak? Terima kasih banyak sebelumnya.

  35. lek2pn diklat berkata:

    Hallo Pak Ahmad. Salam Kenal… Maaf Kami Numpang Share Kegiatan Pelatihan yang Kami selenggarakan :

    “BIMTEK,TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”

    JADWAL BIMTEK (Semester II Th.2015):
    Selasa – Jum’at, 20 – 23 Oktober 2015
    Selasa – Jum’at, 17 – 20 November 2015
    Selasa – Jum’at, 15 – 18 Desember 2015

    Keterangan : Ujian sertifikasi ahli dilaksanakan pada hari jumat

    PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI PANITIA :
    Telp 021-4306001, 4305959 HP. 0812.9840.1480 / 0812.1853.1904 (PIN BB : 516A0D34)

    http://www.lek2pn.org/index.php/10-pengadaan-barang-jasa/22-bimtek-tryout-dan-ujian-sertifikasi-ahli-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-sesuai-dengan-perpres-no-4-tahun-2015-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah

  36. YAKOBUS BASONGAN berkata:

    sd 2 minggu kami logbook, kpn hasil registrasinya

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Pak Yakobus, klo udah mengisi seluruh data logbook dan sudah mengajukan perpanjngan lewat logbook selanjutnya dicek pada pengajuan perpanjangan apakah sudah diterima atau masih status proses..

  37. ivan krisna berkata:

    salam sejahtera bapak ahmad,
    ada yg ingin sy tanyakn kpd bpk tentang pengaturan jadwal waktu pelelang yg dilakukan oleh ulp tetapi sy melihat msh byk yg bertentangan dgn perpres 54 th 2010 salah satu contoh jadwal pengumuman lelang Pasal 60
    (1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas
    atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai
    berikut:
    a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7
    (tujuh) hari kerja;

    kenapa sy msh melihat fakta yg ada di sebagian besar lpse ulp menayangkan pengumuman kurang dari 7 (tujuh) hari kerja.
    mohon penjelasan dari bapak agar sy dapat lebih mengerti dari sekarang ini. trims

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Berdasarkan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering
      “Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya”
      Dalam mengatur jadwal tersebut Poja ULP harus memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk : Pemberian penjelasan, batas akahir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi, dan batas akhir sanggah.

      • ade berkata:

        mhn maaf pak ini saya mau konsultasi untuk pengadaan langsung jasa konsultansi apa masih prakualifikasi atau pascakualifikasi? kalo menurut pepres no 4 2015 pasal 109 yg dijelaskan cuman seleksi sederhana pascakualifikasi tdk ada penjelasan tentang pengadaan langsung, mhn pencerahan pak, dan kalo ada format evaluasi pengadaan langsung untuk jasa konsultasi mhn di imelkan,sebagai bahan pembelajaran untuk saya. sy ucapkan trima kasih atas bantuanya pak.

        • AhmadnDamopolii berkata:

          Iya Pak, untuk jasa konsultansi :
          Pascakualifikasi = Jasa Konsultansi Perorangan, Jasa konsultansi dgn metode seleksi sederhana
          Prakualifikasi = Jasa konsultansi dgn metode pengadaan langsung, jasa konsultansi dgn metode seleksi umum

          Maaf baru dibalas

      • Gunawan Handoko berkata:

        mohon ma’af Pak, nimbrung saja nih. Apakah pihak Pokja ULP memiliki kewenangan untuk merubah/menambah waktu Jadual Pengadaan Kasa Konsultasi? Sebagai contoh, jadual waktu untuk pembuktian sudah ditetapkan, namun ditunda sampai melebihi 15 hari dan tetap belum dilaksanakan. Patut di duga ada intervensi dari Peserta, karena mereka belum siap untuk menunjukkan dokumen asli, khususnya untuk Tenaga Ahli. mohon penjelasan dan terima kasih sebelumnya

  38. Muhibin berkata:

    Benarkah pada tahun 2016 akan ada peraturan/ketentuan, kalau nilai pekerjaan pada paket pengadaan langsung/penunjukan akan naik hingga Rp. 400 Jt. Tolong info nya Pak. triMs

  39. TEUKU ANDI berkata:

    Assalamualaikum Wr. Wb
    saya ingin menanyak mengenai perpres no. 4 thn 2015 tentang jasa konsultansi yang anggaran nya di atas 200 jt.

    1. sepengetahuan saya jasa konsultansi yang diatas 200 jt harus melalui tahapan prakualifikasi, yang saya pertanyakan adalah apakah betul terlebih dahulu harus memenuhi daftar pendek minimal 3 perusahaan (sort list) baru pelelangan tersebut dinyatakan dapat dilanjutkan untuk proses berikutnya? seperti pembuktian kualifikasi dan seterusnya?

    2. Apabila setelah pemasukan dokumen prakualifikasi, maka selanjutnya diundanglah minimal tiga perusahaan (sort list) untuk pembuktian dokumen kualifikasi, dalam pembuktian tersebut yang dinyatakan lulus verifikasi hanya dua perusahaan (satu lagi gugur), maka menurut perpres yang terbaru sekarang apa tindak lanjut proses lelang yang harus di jalani? apakah pelelangan dinyatakan gagal akibat hanya dua perusahaan yang dinyatakan lulus? atau pelelangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya hanya dengan 2 perusahaan yang lulus saja?

    Sebagai Catatan Pelelangan tersebut di lelang dalam waktu yang sudah sangat mendesak dan tidak mungkin di ambil kebijakan untuk dilelang ulang mengingat ketersedian dan keterbatasan waktu yang sudah sangat sempit.

    terima kasih sebelumnya atas penjelasan dan kerja samanya

    Wassalam

  40. lida berkata:

    Assalamualaiku. Sy mau tanya setahu sy sesuai dg aturan tgs pejabat pngadaan salah satunya untuk melakukan pengadaan langsung sd 200 jt. Namun di instansi sy ppk ataupun keuangan seringkali melakukan pengaan 50 jt ke bawah tnp mlibatkn pejbt pngadaan. Mencari sndiri brg, melakukan transaksi dg hrg sesuai dg pagu anggaran tdk prnh di lakukan perbandingan hrg pasar. Utk kasus yg spt ini apa yg hrs dilakukan oleh pejbt pngadaan . Terimksh sblmnya

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Waalaikumsalam. Bu, Pasal 17 Angka 2 Huruf h Perpres 4 Tahun 2015Pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi 200jt dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 50jt, proses pemilihan penyedianya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Untuk kasus di instansi ibu tolong diinformasikan saja ke PPK atau bagian keuangan yang melaksanakan selama ini untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menjadi temuan tim pemeriksa.

  41. teuku yusmaidi berkata:

    Aaslamuailukm wr.wb
    mau bertanya :
    1. gimana pembayaranya apbila sisa pekerjaan ditambah 50 hari tetap melewati tahun anggaran ? dan apakah pembayarannya harus dengan proses lelang lagi apbila diatas 200 jt atau cukup membayar dengan spm hasil pekerjaan tahun yang lalu ?
    trimakasih

  42. Reno Casviano berkata:

    Salam Kenal Pak… Saya Reno Kami Juga Biasa Jadi Panitian Lelang di Daerah… Mohon Informasi dan tanggapan tentang ketentuang mengikuti Pengadaan dengan Sistem Ekatalog…. Menurut saya pengadaan dengan sistem ekatalog itu telah melakukan diskriminasi terhadap penyedia2 kecil teruma di daerah… Karena Perusahaan yang menjadi penyedia jasanya adalah perusahaan besar terutama di di Jawa…. bagaimana nasib perusahaan sebagai distributor kecil… Apakah boleh melakukan proses pengadaan melalui lelang terhadap barang2 yang sudah ada dalam ekatalog… mohon infonya Pak,,, Terima kasih

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Pak Reno, udah ada regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP dimana daerah membentuk tim e-catalog untuk memverifikasi dan menseleksi penyedia2 lokal yang ingin barang2 dapat tayang di e-catalog

  43. Faizal berkata:

    Mau tanya pak. Apakah syarat jaminan penawaran pada proses pelelangan sudah tdk berlaku dengan perpres no 4 tahun 2015. Mohon pencerahan

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Pak Faizal, untuk pelaksanaan lelang secara e-tendering melalui SPSE tidak diperlukan jaminan penawaran berdasarkan Pasal 109 angka 7 huruf a Perpres 4 Tahun 2015

  44. […] PDF File Name: Perpres 4 tahun 2015 perubahan keempat atas perpres 54 Source: ahmaddamopolii.info » DOWNLOAD « Asn cpns Pemerintah kabupaten sarolangun berencana akan membuka penerimaan cpns tahun 2016 […]

  45. […] PDF File Name: Perpres 4 tahun 2015 perubahan keempat atas perpres 54 Source: ahmaddamopolii.info » DOWNLOAD « […]

  46. Syardi hanif berkata:

    Salam kenal pak…

  47. Agus berkata:

    Ass. Salam kenal Pak Ahmad, mohon ijin buka2 weblognya dan download peraturan PBJ. terima kasih.

  48. setyo Wahyu berkata:

    Assalamu’alaikum pak
    mohon maaf mau tanya
    soal pengadaan barang dan jasa ttg bbm dan bbk khususnya
    apakah ada regulasi yang lebih spesifik terkait penunjukan langsung ataukah tender pengadaan barang jasa tersebut di instansi, …
    atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Pak Setyo, Mengingat harga bbm tu harga yg pasti menurut saya utk pengadaan bbm itu baiknya penunjukan langsung ke SPBU. Proses penunjukan langsung sesuai aturan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

  49. Ferdonald berkata:

    Terima kasih atas infonya bang…Salam Pengadaan dan salam ANEKA

  50. Dewi berkata:

    Salam kenal Pak,

    Saya mohon bantuan info untuk diemail ke saya Pak, aturan tentang PPK danapa saja yang harus dilakukan oleh PPK sesuai aturan PBJP yang baru ,, makasih ya,

  51. vevendhy penta'u berkata:

    penyebab penandatanganan kontrak tidak sah itu apa sihh,,???

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Didalam pasal 1320 KUH Perdata syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
      1. Kesepakatan yang Mengikatkan Diri
      2. Kecakapan Untuk Menbuat Perikatan
      3. Suatu Hal Tertentu
      4. Sebab yang Halal (diperbolehkan)
      Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, karena terkait dengan subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena berkaitan dengan objek perjanjiannya.
      Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat diminta pembatalan oleh salah satu pihak. Namun, perjanjian tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Disamping itu, apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

  52. roji berkata:

    Asslkum maaf pak sekedar shering….kenapa para panitia lelang itu melelangkan pekerjaan denga syarat yg memberatkan rekanan terutama rekanan yg Kecil……contohx pekerjaan rehab rumah dinas nilai pagu 250.000.000 untuk persyaratan tenaga 1. SKA MUDA AHLI BANGUNAN MINIMAL S1 SIPIL 2. MEMILIKI TENAGA K3 MINIMAL S1 SIPIL. 3. PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG MINIMAL D3 SIPIL 4. 1 ORNG TUKANG BATU ( SKT ) 5.1 ORNG TKANG BATU ( SKT ) 6. 1 ORNG TKNG BETON ( SKT ) ini wajar apa ga kpak ? Secara logika pak kita perusahaan kecil tdakmungkin mampu memberi gaji tenaga seperti diatas apalagi dg anggaran pekerjaan seperti itu namun para panitia tetap memaksakan tenaga hrus seperti d atas ini bagaimana pak mohon penjelasanx itu terjadi d daerah saya khususx sulawesi tengah

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Waailaikumsalam Pak Roji, iya memang masih banyak teman PPK yang mempersyaratkan hal demikian padahal pada intinya persyaratan SKA/SKT disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. klo melihat Permen PU 8/2011 persyaratan secara kuantitas dan kualitas SKA/SKT tidak ada pembatasan. Namun dari batas atas nilai paket dapat disimpulkan bahwa untuk kualifikasi usaha kecil (K) dengan nilai paket pekerjaan s/d 2,5 Milyar, Standar minimal personil adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT yang disesuaikan dengan grade nilai paket. SKA baru disyaratkan apabila ada pekerjaan elektrikal yang memang memerlukan keahlian.
      Sedangkan persyaratan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk paket dengan nilai diatas 2,5 Milyar atau paket usaha non kecil.
      Untuk itu PPK dibantu Konsultan Perencana, justifikasinya ketika untuk paket kecil s/d 2,5 M mempersyaratkan lebih dari 1 SKT apalagi SKA.Kalopun PPK mempersyaratkan SKA/SKT yang berlebihan disinilah peran dan perhatian pokja ulp dalam Kaji Ulang sebelum lelang dilaksanakan utk menekankan lagi kepada PPK agar tidak berlebihan dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil inti atau tentang SKA/SKT. Dengan demikian diharapkan persyaratan yg berlebihan oleh PPK bisa disesuaikan. Karena bagaimanapun juga penyedia taunya yang mempersyaratkan Pokja bukan PPK.
      Namun diharapkan juga bapak sebagai penyedia agar selalu memperhatikan kompetensi kualifikasinya personil sesuai keterampilan dan keahlian. Jangan sampai keberadaan personil ini hanya berupa isian kualifikasi saja tetapi ketika dilapangan sama sekali tidak ada.

      • Joybaretsinaga berkata:

        Selamat Malam Pak. ?
        Pak Apakah Sudah Terbit Perpres Tahun 2016 ?
        Kalau Sudah Terbit Dimana buku barang jasa dijual ?

  53. yuliansyah berkata:

    kenapa hasil pemeriksaan dari bpkp, bpk dan inspektorat jika ada temuan tindak lanjutnya dikembalikan, tapi kalau aparat kejaksaan/polisi temuannya langsung diproses hukum

  54. rustam mandiri berkata:

    Terima Kasih Pak untuk Artikelnya, ini sangat bermanfaat bagi kami selaku konsultan pengawas khususnya di kabupaten minahasa tenggara untuk mengetahui hal-hal yang tercantum diatas, sehingga kami dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.
    terima kasih.

  55. PRIH HARIYANTO berkata:

    Assalamu’alaikum warohmatullaoh wr… pak saya mau tanya tentang penetapan pemenang setelah sanggahan 1 diterima apakah benar dlm inpres / perpress th 2015 dimungkinkan pemenang no 2 bisa dijadikan pemenang karena pmenang 1 sdah di gagalkan melalui sanggahan diatas, klo bisa apa dasar hukumnya , mohn dijelaskan dasar hukumnya apa ?, no. berapa?, th berap? pasal bera? < terima kasih

  56. Rahmat berkata:

    Slamat siang pak.
    Apakah perusahaan dengan klasifikasi K1 jika mengikuti lelang di atas 1M bisa menjadi pemenang?
    Mohon penjelasannya.
    Terima kasih

  57. cholid berkata:

    Setiap pencairan kegiatan fisik apa harus dilakukan test kekuatan beton

  58. sudaryadi berkata:

    Mau konsultasi pak…untk lelang ulang apa ada batas berapa banyak lelang itu bisa di ulang?

    • AhmadnDampolii berkata:

      PAk, dalam Perpres 70 Tahun 2012 PAsal 84 Ayat 6 :
      Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA,dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
      a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
      b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat;dan
      c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

      Menurut saya untuk lelang ulang tidak ada batasan berapa kali. Namun apabila paket yang di lelang ulang gagal dan memnuhi apa yang tercantum di dalam ayat 6 diatas dapat langsung dilakukan penunjukan langsung namun atas persetujuan Pengguna Anggaran.

      Tapi ada baiknya di lelang ulang lagi dengan melihat/mengkaji dokumen lelang sebab keagagalan lelang yang berulang sehingga Pokja dapat mengajukan perubahan RPP kepada PPK mungkin spesifikasi atau persyaratan lainnya.

  59. Yeni Astuti berkata:

    Assalammualaikum pak Ahmad, mhn info bgmn tata cara sanggah banding yang terbaru?

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Waalaikumsalam Bu Yeni, untuk proses etendering berdasarkan pasal 109 ayat 7 perpres 4 tahun 2015 Sanggahan Banding tidak diperlukan lagi

      • wawan berkata:

        Assalamualaikum pak, mau sharing pak apakh tetap di perlukan masa sanggah banding dalam e tendering utk seleleksi umum prakualifikasi jasa konsultansi? Terima kasih

  60. Muhib adwan berkata:

    Assalamualaikum pak Ahmad n Damopolii.. perkenalkan sebelum nya Saya Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Ilmu hukum yg kebetulan tengah bergelut dengan Tugas Akhir saya yaitu Skripsi.. dan kebetulan saya mengangkat judul mengenai Akibat hukum peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang jasa..
    Saya mau bertanya Pak ..
    Apakah peminjaman nama badan usaha dalam lelang diperbolehkan atau tidak menurut Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 ini ???
    Terimakasih sebelumnya atas perhatian dan penjelasannya saya ucapkan banyak terimakasih !!!!!

  61. Muhib adwan berkata:

    Assalamualaikum pak Ahmad n Damopolii.. perkenalkan sebelum nya Saya Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Ilmu hukum yg kebetulan tengah bergelut dengan Tugas Akhir saya yaitu Skripsi.. dan kebetulan saya mengangkat judul mengenai Akibat hukum peminjaman nama badan usaha dalam lelang pengadaan barang jasa..
    Saya mau bertanya Pak ..
    Apakah peminjaman nama badan usaha dalam lelang diperbolehkan atau tidak menurut Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 ini ???
    Terimakasih sebelumnya atas perhatian dan penjelasannya saya ucapkan banyak terimakasih !!!!

  62. andi berkata:

    mohon bertanya :
    1.perpres yang mana ya yang menjelaskan tentang lelang umum ?
    2. syarat supaya bisa di lelang umum ?
    3. besar pagu yang bisa dilelang umum dan perpres mana yang membuktikannya ?

  63. usman berkata:

    ass.wr.wb.pak slam kenal.apakah ada aturan yg mengharuskan yuser ikut dalam tanda tangan dokumen penagihan dari pihak ?tks byk

  64. cholid berkata:

    Pak apa perpres diatur untk proyek fisik harus ada pengawas yg dilibatkan seperti lsm wakil masyatakat trim

  65. irfan berkata:

    Mohon infonya

    bagaimana jika perusahaan yang sudah memenangkan lelang dan sudah ditetapkan sebagai pemenang, tetapi tidak melanjutkan sampai tahap penandatangan kontrak, artinya tidak mau melanjutkan lelang tersebut.

    terima kasih sebelumnya

  66. erwin hs berkata:

    Salam Sejahtera, Pak, mohon penjelasannya…
    Pada pelaksanaan seleksi umum jasa konsultansi, ada 5 peserta yang diundang untuk pembuktian data kualifikasi, ternyata pada pembuktian itu 2 peserta tidak hadir dan 2 peserta lainnya tidak dapat membuktikan SKA asli, hanya 1 peserta yang hadir dan lengkap, sehingga seleksi dibatalkan.
    Kemudian dilakukan lelang ulang dengan tidak merubah dokumen seleksi, pertanyaannya adalah :
    1. Apakah peserta yang tidak dapat membuktikan SKA pada lelang I masih dapat mengikuti lelang ulang ? kalau dapat, apa payung hukumnya ? dan kalau tidak dapat, apa aturan yang menyatakannya ? Terima Kasih

  67. karyadi berkata:

    mohon bantuan pa ahmad:
    diberikan bimbingan contok surat pembatalan kontrak disebabkan kahar , tks

  68. Amdi berkata:

    Pak..apa perbedaan pejabat penerima hasil pekerjaan dengan Panitia penerima hasil pekerjaan….semisal pembangunan sebuah gedung dengan pagu 150 jt, apakah iya menggunakan pejabat ato panitia…mengingat pekerjaan tersebut dihasilkan oleh pejabat pengadaan

  69. Supriyatno berkata:

    Selamat siang pak, Saya Pejabat pengadaan, ada paket kegiatan Pembekalan untuk para pensiunan” dengan rekening pada DPA berupa “Biaya Kepersertaan” senilai 300 jt rupiah, rinciannya 5 jt rupiah X 60 orang, Sesuai ketentuan Perpres kegiatan ini masuk kategori Swakelola dengan Penyedia Jasa, Bagaimana pelaksanaan kegiatan dengan rekening sebagaimana tersebut? Apakah bs dilakukan dengan Penunjukan Langsung?

  70. Anton Sitandi berkata:

    Apa bisa bantu Pak dkrim melalui Email sy proses evaluasi PL unt pek. Konstruksi. Wassalam

  71. Juliansjah berkata:

    Bapak, mohon penjelasan dan dasar hukumnya instansi pemerintah (yg memiliki PNBP) tidak boleh mengikuti lelang / tender.
    Terimakasih atas perhatiannya.

  72. muchlis daulay berkata:

    Malam Bg, Bisakah persyaratan dokumen pengadaan yang dilelangkan dan PL ( penunjukan langsung ) BERBEDA dengan pekerjaan sejenis / sama persis, contohnya marka jalan ?

  73. deni firdaus berkata:

    asalamualikum pak jika jasa konsultan pengawas atau konsultan perencana nilai pekerjaannya sampai dengan 5 jt apakah harus dengan kontrak (SPK) atau hanya cukup dengan surat pesanan saja…terimakasih.

  74. Yth. Pak Ahmad, mohon arahan Pak. Pertanyaan Saya : Apakah pelaksaan e-tendering dengan metode e-lelang cepat bisa dilakukan pada pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas 200 juta?

  75. mas oke berkata:

    Selamat pagi bapak, mohon ijin untuk konsultasi bapak……, untuk jenis kegiatan pekerjaan kontruksi yang proses pelelangan dan tanda tangannya dilaksanakan tahun 2015, sedangkan pelakanaan pekerjaannya baru dilaksanakan pada tahun 2016, apakah hal tersebut dibolehkan ?

  76. miftahul huda berkata:

    Assalamu’alaikum. Salam kenal pak
    Mohon Penjelasan mengenai DPA dan nilai kontrak kerja
    Benarkah, jika nilai kontrak kerja dalam suatu paket pekerjaan harus dibawah nilai dalam DPA ?.
    Mengapa bisa demikian. Trimakasih atas jawabannya pak

  77. rahmat berkata:

    Assalamualaikum Wr. Wb.

    salam.

    sebelumnya perkenalkan ssaya Rahmat dari Maluku, yang ingin saya dapatkan informasi dari pak ahmat mengenai Keuntungan,yang ingin saya tanyakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, dengan memperhitungkan keuntungan tersebut pakah keuntungan nya dari harga barang atau keuntungan yang akan ditetapkan atau ditambahkan dari harga barang,, sedangkan yang akan di tetapkan dilarang… misalnya harga pasar berupa preslist yang diberikan oleh distributor tidak termasuk dengan keuntungan apakah wajar atau tidak bila keuntungan tersebut akan di tambahkan dalam harga barang,, karena kwalitas hasil pekerjaan sangat berpengaruh juga dari keuntugan yang mereka dapatkan apalagi barang yang berupa teknologi tinggi / impor..?
    Pak ahmad tolong apakah ada referensi tentang cara perhitungan harga satuan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar utk dijadikan HPS. mohon penjelasannya. terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: