Permen PU Nomor 31 Tahun 2015

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 /PRT/M/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Silahkan download….Semoga Bermanfaat…..!!!

(Visited 2.659 times, 1 visits today)





17 Comments to Permen PU Nomor 31 Tahun 2015

  1. Atthur berkata:

    Terima Kasihh Sangat Bermanfaat

  2. Hendra Cahya berkata:

    Terimakasih link nya Pak, sengat bermanfaat sekali… bagi kontraktor rekanan jadi mempermudah dalam proses tender tanpa ada BidBond untuk dibawah 2,5 Milyar. Nilai diatas tersebut juga ada tambahan aturan sehingga diharapkan dampak positif pada sejumlah pihak terkait

  3. Fajar berkata:

    terima kasih banget….

  4. pitono berkata:

    TERIMA KASIH BAPAK, SEMOGA TERCATAT SEBAGAI AMAL SHOLEH BAPAK, AMIN

  5. sunarto widodo berkata:

    benar kah terlaksana sesuai speck

  6. eddy berkata:

    mau tanya pak pasal brapa aturan yang membatasi personil, sy punya pengalaman di lpse provinsi bangka belitung nilai paket 8 millar personil yynag di minta hampir 18 orang untuk personil inti ska utama 3 orang 1 orang mempunya 2 ska utama , bagai mana pendapat nya pak
    tyrim wslm

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Sepengetahuan saya Pak, belum ada aturan yang membatasi jumlah personil dalam satu paket hanya saja hendaknya PPK dalam menentukan personil dan peralatan yang dibutuhkan untuk paket tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan kompleksitas paket pekerjaan. Mengenai jumlah personil dan permintaan SKA ataupun SKT pada paket yang Pak Eddy sebutkan diatas itu adalah berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dibuat oleh PPK inilah yang ditetapkan menjadi satu dokumen rencana pelaksanaan yang nantinya digunakan pada saat pelaksanaan lelang dan akan menjadi acuan Pokja dalam membuat dokumen pengadaan.

      • Rolas andreas berkata:

        Teknisnya semua kewenangan pemberi tugas…permen maupun perpres mohon diterjemahkan dengan bijaksana.
        Bagi saya pribadi aturan itu harus juga di improvisasi dgn ilmu dan kaidah serta kondisi yang ada di daerah masing2

  7. silvia berkata:

    mau tanya pak..SDP pengadaan langsung menggunakan spk (Khususnya jasa konsultansi badan usaha dgn spk)yang ada di literatur di atas sudah yang terbarukah?apakah ada perbedaan dengan sdp lama, terkait keluarnya peraturan2 baru akhir2 ini?terimakasih.

  8. Apakah Direktur Utama sebuah Perseroan Terbatas (PT) jasa konsultansi, bisa menjadi tenaga ahli (Team Leader ) pada paket pekerjaan di perusahaan itu sendiri ?

    Atas Perhatiannya saya ucapkan terimakasih

  9. Armin berkata:

    Terima Kasih.. Sangat Bermanfaat

  10. Abdul Rahman berkata:

    Mohon penjelasan pak, dalam peraturan menteri PUPR mengatur bahwa jika penyedia menawar pekerjaan dibawah 80% maka akan dilakukan klarifikasi harga sampai masuk kepada harga satuan dan analisa. dengan sebuah kesimpulan apabila setelah dilakukan koreksi terdapat harga penawar diatas penawarannya maka dianggap gugur harga.

    pertanyaannya:
    1. bagaimana jika didalam analisa, PPK memasukkan overhead (keuntungan 10%) apakah penawaran 20 % juga dikatagorikan sebagai penawaran tidak wajar. sementara pada paket paket sejenis tidak diberikan overhead.
    2. apakah katagori diatas 80% itu berlaku pada analisa PPK yang tanpa overhead atau diberlakukan sama pada semua katagori.

  11. Benny Sihaloho berkata:

    Selamat siang pak Ahmad.
    Mau tanya pak. apabila kita mau melaksanakan lelang Loan, selain konstruksi ada juga pengadaan peralatan berat (dalam satu paket) . apakah metode lelang cukup satu atau harus dipisah..

    Terimakasih

  12. novalina berkata:

    Pak, jika pemenang lelang tidak memenuhi pasal 6D angka 1 dan 2 apakah lelang bisa dibatalkan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: