Bimtek E-Purchasing dan Pengadaan Langsung

e-purchasing

E-Purchasing dan Pengadaan Langsung sejatinya adalah bagian dari kebijakan penyederhanakan aturan dan tata cara yang sudah barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. E-Purchasing dan Pengadaan Langsung harus ditempatkan dan digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam kerangka memahami dan melaksanakan e-Purchasing dan pengadaan langsung barang/jasa secara efektif dan efisien inilah kemudian perlu dilaksanakan bimbingan teknis pengadaan Langsung barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Langsung sebagai salah satu metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah seringkali dianggap sebagai salah satu cara pintas untuk melaksanakan sendiri pemilihan penyedia oleh K/L/D/I tanpa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan memecah paket menghindari pelelangan. Hal ini seolah-olah mendapatkan pengesahan secara aturan melalui Pasal 1 ayat 32 dimana didefinisikan bahwa Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pentingnya pemahaman teori dan teknis E-Purchasing serta paradigma-paradigma keliru yang menempatkan pengadaan langsung kepada sisi administrasi yang rumit dan menghabiskan waktu dan tenaga dari sisi pelaksanaan teknisnya mendorong Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) mengundang Bapak/Ibu /Saudara, untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis E-Purchasing dan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan di Makassar pada periode Juli – Desember 2017 dengan agenda sebagai berikut :

Lokasi Juli Agustus September Nopember Desember

HOTEL SAHID JAYA MAKASSAR

Jl. Dr. Samratulangi No. 33 Makassar

21-22 25- 26 29 – 30 24-25 22-23

Dengan Metode Bimtek yang baik untuk dapat lebih memahami proses E-Purchasing dan Pengadaan Langsung

  1. Ceramah, Presentasi
  2. Diskusi, Tanya Jawab
  3. Studi Kasus
  4. Praktek Penginputan dan E – Purchasing

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

  1. Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Bendahara Keuangan Instansi, Kementerian, Lembaga atau SKPD
  2. Pelaksana Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Pengadaan)
  3. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah
  4. Aparatur Penegak Hukum
  5. Perguruan Tinggi Negeri
  6. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat
  7. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan langsung barang/jasa pemerintah.

Untuk undangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ahmad Damopolii email : [email protected]

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: