Bimtek Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil Pekerjaan

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana,

Undang-Undang Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.

Sebagian tugas pengelola pengadaan khususnya PA/KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja ULP)dari Keempat entri poin ini merupakan komponen utama dalam PBJ. Setiap PA/KPA, PPK dan Pokja ULP mesti memahami operasionalisasi keempat hal di atas. Persoalannya adalah bagaimana memadukan pemahaman terhadap keempat hal tersebut?

Untuk menjawab persoalan di atas, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap masalah PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan Bimbingan Teknis Terpadu dalam konsep “Bimbingan Teknis Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Lokasi Juli Agustus September Oktober November Desember

Hotel Mercure Kota

Jl. Hayam Wuruk No. 123 Jakarta Pusat

21-22 11-12 15-16 20-21 17-18 15-16

Dengan Metode Bimtek yang baik untuk dapat lebih memahami Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

  1. Ceramah, Presentasi
  2. Diskusi, Tanya Jawab
  3. Studi Kasus
  4. Praktek Penyusunan Dokumen Serah Terima

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

  1. Pelaksana Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Pengadaan)
  2. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah
  3. Aparatur Penegak Hukum
  4. Perguruan Tinggi Negeri
  5. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat
  6. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan langsung barang/jasa pemerintah.

Untuk undangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ahmad Damopolii email : [email protected]

(Visited 71 times, 1 visits today)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: