Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan

Prinsip-prinsip Dasar

  1. Efisien : pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  2. Efektif : pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya.
  3. Transparan : semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
  4. Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh sema penyedia barang/jasa yang memenuhi pesyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
  5. Bersaing : pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
  6. Adil/Tidak diskriminatif : memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  7. Akuntabel : harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Etika Pengadaan

  1. Tertib dan tanggung jawab : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
  4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
  5. Menghindari Conflict of Interest : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
  6. Menghindari pemborosan : mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
  7. Menghindari penyalahgunaan wewenang : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
  8. tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dai dan atau siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Lebih jelasnya dapat disimak dalam video animasi Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah by Khalid Mustafa berikut ini :

Sumber : Youtube Khalid Mustafa

(Visited 367 times, 3 visits today)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: