Forum Diskusi

Halaman ini diperuntukkan untuk menampung segala curahan hati dari pengunjung blog dan menjalin silaturrahmi antara teman-teman semua. Silahkan menuliskan cerita dan pengalaman pribadi anda yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Cerita humor juga boleh,  asalkan tidak mengandung SARA. Pasti seru jika kita saling berbagi cerita dan pengalaman disini.

Untuk diskusi Pengadaan Barang/Jasa silahkan kunjungi: forum.pengadaan.org

 

(Visited 146 times, 1 visits today)

60 Comments to Forum Diskusi

  1. budiman berkata:

    salam kenal aja gan…

  2. edys berkata:

    permisi and lam kenal aja ya gan…

  3. @Budiman dan @ Edy : iya sama-sama. trima kasih atas kunjungannya.

  4. Endah Maryuni berkata:

    Permohonan perpanjangan sertifikat saya di-reject oleh pihak LKPP tanpa ada penjelasan. Bagaimana cara menelusuri, apa yang menjadi kekurangan saya ya…

    • AhmadnDamopolii berkata:

      @Ibu Endah Maryuni, pada saat mengisi data nomor sertifikat jangan sampai ada kekurangan angka, trus email ibu harus yang aktif serta semua data disi terutama file pdf sertifikat, sk pangkat dan foto. kalo tetap mengalami hal tersebut ibu dapat menghubungi langsung ke logbook admin sertifikasi pbj di nomor : 021-7991025 ext. 137
      Boleh tau bu, masa berlaku sertifikat ibu habisnya kapan ? Karena sesuai Peraturan kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014 pasal 28 (ayat 1), pasal 29 (ayat 3) dan pasal 41 (ayat 2) masa berlaku sertifikat Anda telah habis dan telah melewati tenggat waktu untuk konversi atau perpanjangan sertifikat PBJP, Permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diajukan paling cepat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlaku dan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.maka disarankan untuk mengikuti ujian kembali..

  5. Dana berkata:

    Dalam hal perpanjangan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, khususnya untuk KPA (Kepala Satuan Kerja) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), apakah cukup hanya melampirkan:
    1. Surat Permohonan Perpanjangan dari Eselon II;
    2. Salinan Sertifikat Ahli Pengadaan yang masa berlaku sudah habis 90 hari; dan
    3. SK Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Kerja dan PPK;

    *tanpa dilengkapi dengan lampiran keterangan aktif di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir ???

    Terimakasih

    • AhmadnDamopolii berkata:

      tetap melampirkan keterangan aktif di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
      yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan, surat tugas dan/atau surat referensi melakukan pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir; khusus sk-sk pengalaman tersebut di upload pada loogbook

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Berdasarkan Perka 23 Tahun 2015 Pasal 33 : Sertifikat PBJ yang masih berlaku atau yang telah habis masa berlakunya masih tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup.

  6. teo berkata:

    Salam kenal gan. saya masih baru jadi pejabat pengadaan. saya mau tanya untuk belanja barang secara langsung antara 20 s.d 5o juta itukan memakai kuitansi.
    1. Apakah itu memerlukan HPS dari PPK ?
    2. Untuk buat surat pesanan dan yang meneken/tandatangani kuitansi apakah pejabat pengadaan ?
    Help gan..

    • AhmadnDamopolii berkata:

      1. PPK menetapkan HPS untuk pengadaan barang/jasa diatas 10jt
      2. Surat pesanan dibuat dan dittd oleh PP, dan kwitansi sbg buki perjanjian di ttd oleh PPK dan penyedia

  7. yunizar marwan berkata:

    selamat malam pak…..
    mohon pencerahannya pak, saya baru belajar menjadi pejabat pengadaan dan baru berjalan 4 bulan…..saya masih belum cukup mengerti dalam hal pengadaan bara ng dan jasa terutama untuk proses pengadaan langsung barang dan jasa………di kantor saya dalam waktu dekat ini akan mengadakan pengadaan pakaian dinas dengan nilai hps 12 juta dan konstruksi ( pagar rumah dinas ) dengan nilai hps 172 juta ….bagaimana cara pengadaan dan apa saja yang harus saya lakukan?….dan adakah format evaluasi pengadaan terhadap 2 kegiatan tersebut…..terima kasih yang sebesar-besarnya

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Untuk pengadaan baju dinas dapat dilakukan dengan pengadaan langsung menggunakan kwitansi sebagai bukti perjanjian atau dapat menggunakan SPK.
      Untuk pagar dgn HPS Rp. 172 jt menggukanakan metode pengadaan langsung dengan menggunakan SPK sbgi bukti perjanjian dimana Pejabat pengadaan mengundang penyedia yang dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

  8. susiana berkata:

    apakah e-purchasing dengan sistem e-catalog termasuk penunjukan langsung ?

  9. DAHRIL DUNGGIO berkata:

    Assalamualaikum Wr.Wb., Yth. Bapak Ahmad, pertanyaan saya :
    1. apakah bisa kegiatan pembuktian dokumen kualifikasi dan penawaran pada paket pengadaan barang dilakukan di sekretariat ULP/Pokja dengan turut mengundang PPK, hal ini dilakukan karena tidak terdapat anggaran untuk melakukan klarifikasi pada satker tersebut?
    2. apakah bisa kegiatan pembuktian dok. kualifikasi paket konstruksi dilakukan di sekretariat ULP/Pokja dengan turut mengundang PPK, karena semua penyedia yang lulus kualifikasi alamatnya berada satu kota dengan sekretariat ULP/Pokja? mengigat jarak antara satker dan tempat pokja berjarak kurang lebih 600 km.

    mohon pencerahanya, terima kasih.

  10. KHAFID berkata:

    salam kenal pak…

    Untuk surat permohonan perpanjangan Sertifikat, tembusan surat kepada siapa saja,
    mohon petunjuk terima kasih

  11. erwan berkata:

    Salam kenal pak ahmad

  12. erwan berkata:

    Slam kenal pak ahmd

  13. Heri berkata:

    Salam kenal Pak Ahmad. Saya sedang mencari informasi tentang bentuk dokumen pengadaan pada Pengadaan Langsung dan tahapan apa saja yang harus dilalui dalam pengadaan langsung barang/jasa, menurut perpres 4/2015. Mohon kiranya bisa diemail ke saya.
    terima kasih

    [email protected]

  14. Fahmi Alhabsi berkata:

    Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam kenal ya Pak.
    Saya mau menanyakan, apakah yang dimaksud penyedia barang/jasa itu selamanya harus pihak toko untuk pengadaan langsung berupa pembelian ATK, Foto Copy, Cetak dan selamanya harus pihak rental mobil untuk penyediaan sewa kendaraan roda empat, ataukah kita bisa langsung ke pihak CV/Perusahaan yang didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memiliki izin untuk usaha ATK, Foto COpy, Cetak dan Sewa Kendaraan, serta lainnya?

  15. muhammad berkata:

    ass. pak 1.berapa hari minimal pengumuman
    2. berapa hari minimal upload dok penawaran
    terima kasih atas jawaban yang akan bapak berikan ke kami .

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Untuk Pengumuman
      Pelelangan Umum 7 Hari Kerja dan Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan 4 hari Kerja
      Untuk upload dokumen penawaran minimal 2 hari kerja setelah aanwijzing
      Pasal 61 dan 62 Perpres 70 Tahun 2012

      Namun dalam pelaksanaan lelang secara e-procuremnet jadwal berdasarkan hari kalender

  16. Wilden berkata:

    Asalamualaikum Wr Wb.
    Salam kenal pak, saya senang sekali dengan blog Bp. dan mengambil banyak manfaat berupa pencerahan darinya. Smoga kebaikan yang bp sajikan menjadi amal ibadah dan karenanya menjadi keberkahan bagi bp dan klg. Amin….Wasalam.

  17. sahdi berkata:

    masalah rabat buku apakah hak penyedia, atau hak pmerintah, smntara dlm pngadaannya kita tdk mnambahkn keuntungan dan OH lagi, artinya penyedia hnya mndpatkan discount/ rabat, dan dlm pnyusunan HPS dan penawaran penyedia juga sudah dibawah harga penerbit…bgaimana klu kt tdk tau brp discount yg diberikan pnerbit,,apakh mslh ini bisa dibilang markup, smntra kt tdk lg mmbrikan keuntungan dan sudah dilakukan pengurangan harga dlm HPS…mhon pncerahannya pak…

    • AhmadnDamopolii berkata:

      PPK dalam menentukan HPS dengan mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai Pasal 66 Angka 7 dan Angka 8 Perpres 70 Tahun 2012

  18. Maha Setiawan berkata:

    Ass alaikum pak,mau nanya apa benar Jaminan Penawaran sdh tdk dipersyaratkan lagi dlm proses lelang saat ini?

    • AhmadnDamopolii berkata:

      jaminan penawaran dalam proses e-tendering tidak diperlukan (Perpres 4 Tahun 2015 Psl 109 Angka 7 huruf a)
      jaminan penawaran tidak diperlukan untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp. 2,5 M (Permen PUPR 31/2015 Pasal 4b Angka 1 huruf a)

  19. Budi berkata:

    Salam kenal dan selamat malam bapak,
    Saya PPK pekerjaan pembangunan jaringan listrik pedesaan, permasalahan yang terjadi begini: setelah kontrak dan spmk ditandatangani, maka pemenang lelang akan memulai pekerjaannya. Ternyata di lokasi yang sama PLN sedang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan dana APBN (terjadi mis komunikasi pada saat perencanaan). Bolehkah saya sebagai PPK merubah lokasi kegiatan (pindah ke desa lain) atas dasar saran dari beberapa pihak. Yang saya ketahui kontrak bisa dirubah tetapi bukan untuk pindah lokasi pekerjaan. Mohon pencerahannya bapak, agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan.
    Terimakasih atas bantuannya.

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Salam kenal juga Pak Budi, menurut saya pertama dilakukan adalah mengecek nomenklatur paket tersebut di DPA klo tercantum lokasi pekerjaan berarti terlebih dahulu lakukan penyesuaian lokasi pekerjan di DPA, selanjutnya kontrak di addendum lokasi pekerjaan berdasarkan berita acara pemindahan lokasi yang didalamnya menerangkan alasan pemindahan lokasi.

  20. boby berkata:

    Mohon bantuannya. Kami ada paket pengadaan barang. Setelah pembukaan penawaran ternyata ada 2 rekanan yang memasukan penawaran. Rekanan dengan penawaran terendah menawar sangat jauh turun harganya dari hps ( lebih dari 50% turun dati hps). Setelah di evaluasi, penawar terendah ini tidak lolos di persyaratan teknis yang kami persyaratkan; (1. Rekanan harus meninjau lokasi tempat franko lokasi. 2. Rekanan harus melampirkan MoU dengan distributor.). Sebagai catatan rekanan ini memang sudah biasa dengan harga “terjun bebas” ini karena dapat discount besar dari distributor, (tetapi pada pekerjaan yang berbeda dari paket yang sekarang ini) .
    Permasalahan yang kami takutkan yaitu jika kami memilih rekanan yang ke dua, kami khawatir akan terjadi dilema bahwa akan terjadi tuduhan terhadap kami bermain dengan rekanan yang kedua, mengingat perbedaan yang sangat signifikan dengan rekanan no. 1 diatas.
    pertanyaan kami adalah:
    1. apa jalan yang terbaik yang sebaiknya kami lakukan untuk pekerjaan ini?
    2. Apakah paket lelang ini sebaiknya dibatalkan dan dilakukan lelang ulang?.
    Mohon bantuan dan solusinya. Terimakasih.

    • AhmadnDamopolii berkata:

      menurut saya, tidak ada yang perlu ditakutkan selama asumsi tuduhan adanya permainan dengan Rangking 2 tidak benar.untuk pelelangan ini silahkan dilanjutkan saja klo emang Rangking 1 gugur berdasarkan evaluasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
      Selama Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga sesuai yang diatur dalam Dokumen Lelang yang mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya dan perundang-undangan lainnya yang tidak diskriminatif silahkan lanjutkan. Namun selama penyedia Rangking 2 tersebut memenuhi syarat2 dalam dokumen dan lulus daam evaluasi adm, teknis, harga serta kualifikasi.

  21. Astro Arnol S berkata:

    Untuk ujian kembali apakah harus menunggu dari LKPP atau instansi yang mencari jadwal ujiannya?

    • AhmadnDamopolii berkata:

      bisa langsung mengikuti ujuian di lkpp dengan cara mendaftar online untuk mengikuti ujian secara komputerisasi. silahkan ke tautan berikut untuk mendaftar : http://sertifikasi.lkpp.go.id/daftarujian/web2/daftar/

  22. Hendi Kurniadi berkata:

    Mohon bantuannya tata cara dan dokumen pengadaan yang diselenggarakan oleh organisasi sosial seperti KNPI dan KONI dengan memakai dana HIBAH APBD trims.

  23. ismet berkata:

    Ass. wbr Pak Ahmad Damopolii, selamat pagi dan salam kenal…
    salam sejahterah utk kita semua.
    mohon maaf pak, nama saya Ismet dari Kab. Musi Banyuasin – Semsel,ingin menanyakan tentang ; pada dokumen pengadaan lelang ULP Kab. Musi Banyuasin dituliskan dokumen ini disusun berdasarkan Perpres 54 tahun 2011 dan permen PU No. 31 Thn 2015. Persyaratan pada LDK huruf B poin 2 menyebutkan ; memiliki sertifikat Badab usaha ( SBU ) Jasa Konstruksi kualifikasi golongan usaha kecil; Kualifikasi Jasa Pelaksana Spesialis, Subklasifikasi Pekejaan Penyiapan dan Pematangan tanah/Lokasi ( SP 003 ), yang masih berlaku.
    Pertanyaannya :
    – Nilai Pagu Proyek Rp. 1.960.000.000,- HPS nya Rp. 1.958.000.000,-
    kami memasukkan tawaran dengan SBU kualifikasi golongan usaha kecil ( K.1 ) Subklasifikasi SP.003. sedangkan menurut Pokja ULP Kab. Musi Banyuasin berdasarakan Permen PU No. 31 tahun 2015 SBU nya harus Golongan kecil (K.3)
    Bagaimana menurut pendapat bapak apakah perusahaan kami dapat digugurkan ??
    terima kasih atas penjelasnnya.

  24. I WAYAN GEDE DARMADA, ST, MA berkata:

    saya telah melakukan permohonan perpanjangan sertifikat atas nama I WAYAN GEDE DARMADA, ST, MA dari BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, MOHON INFO KELANJUTANNYA

  25. Irwansyah Putra berkata:

    Assalamualaikum Wr Wb.
    Salam Kenal Pak
    Mohon bantuannya karena ada yang sangat saya tidak pahami mengenai pengadaan barang yang saya ikut :
    Saya mengikuti pelelangan pengadaan barang dimana didalam dokumen pada DOKUMEN KUALIFIKASI dimasukkan PRA RK3K yang mana pada uraian dan identifikasi awal yang diberikan adalah untuk pekerjaan konstruksi ==== karena saya anggap untuk pengadaan barang tersebut tidak subtansif dan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahan pasal pasal 56 point 11 saya tidak memasukkan kedalam penawarannya saya PRA RK3k tersebut. sehingga pada pengadaan tersebut perusahaan saya kalah karena tidak melampirkan PRA RK3K. Saya mohon dengan sangat bantuannya terima kasih

  26. abenk berkata:

    assalamualaikum wr.wb..
    salam knal pak ahmad..
    pak saya mau tanya tentang SIKAP, apa prosedur selanjutnya setelah kita mengisi semua sertifikasi??? mohon bimbingannya.. thankz

  27. SYARIFUDDIN berkata:

    SALAM KENAL P.AHMAD

  28. Erasna Boti berkata:

    asslamu’alaikum wr. wb kalau ada misal : pengadaan Komputer dll dengan nilai 19.000.000,- Pejabat Pembuat Komitmen yang langsung membelanjakan/memebelinya sedangkan di satker tersebut ada Pejabat Pengadaan, Bagaimana dengan prosudur tsb. terima kasih atas jawabannya

  29. samin Deu berkata:

    Ass. Mohon bantuannnya Pak untuk Format Proses Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang Yang Menggunakan SPK. [email protected]

  30. Rais Nurdin berkata:

    Ass pak,

    Maaf izin konsultasi. Saya Rais Nurdin staf di Pemda Kepulauan Anambas Provinsi Kepri. Apakah utk PPTK, di PERPRES no 4 Tahun 2015 ini, diwajibkan memiliki sertifikat Barang dan Jasa ? Atau boleh yang tidak/belum memiliki sertifikat barjas ?

    Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.

    Salam,
    Rais Nurdin

    • AhmadnDamopolii berkata:

      Salam kenal juga Pak Rais. Yang diwajibkan memiliki sertifikat apabila bapak menjabat selaku PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan. Namun ada baiknya sih untuk PPTK juga harus dapat memahami proses PBJ.

  31. mardan berkata:

    Pak mau nanya bagaimana dasar menuyusun HPS barang dan jasa yang baik dan benar, dan apa2 sj dasar ut menentukan HPS barang dan jasa

  32. Hendi Kurniadi berkata:

    Selamat siang,
    Pak Mau nanya bagaimana teknis pengadaan perlatan kantor dan pengadaan sewa kantor yang menggunakan dana hibah seperti pada organisasi KNPI, mohon petunjuknya.

  33. Achmad Mustain, ST berkata:

    Ass Wr. Wb. selamat malam pak ahmad, nama saya achmad mustain dari ULP kabupaten banyuasin sumatera selatan, saya mau tanya tentang BA Jasa Konsultansi, Barang dan jasa Lainnya. format yang terbaru ada g? terima kasih bantuannya dan salam kenal

  34. andre berkata:

    apakah di benarkan apabila panitia menggugurkan penawaran yang slah satu persyaratnnya terdapat tanda tangan direktur agak berbeda dengan KTP direkturnya sedangkankan pelelangannya menggunakan sistem E tendering
    mohon petunjuknya

  35. andre berkata:

    apakah di benarkan apabila panitia menggugurkan penawaran yang slah satu persyaratnnya terdapat tanda tangan direktur agak berbeda dengan KTP direkturnya sedangkankan pelelangannya menggunakan sistem E tendering
    mohon petunjuknya

  36. deddy berkata:

    Untuk metode pengadaan berdasarkan nilai pagu atau nilai hps…misalkan pengadaan jasa konsultansi nilai pagu 202 juta sedangkan hpsnya 190 jt …apakah menggunakan seleksi umum atau seleksi sederhana

  37. A. MUKTAMAR PATTA SIRIWA berkata:

    SALAM…
    SERTIFIKAT YANG SAYA PUNYA HILANG, BAGAIMANA SOLUSINYA? TERIMA KASIH

  38. Zahrinar berkata:

    Sertifikat saya telah berakhir Desember 2015, terakhir saya aktif di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai anggota ULP Tahun 2013 dan saya aktif sebagai pejabat pengadaan pada Lembaga RRI bukan tempat saya bertugas, apakah sekarang sertifikat saya masih dapat diperpanjang ? Terima kasih

  39. Andri berkata:

    Ass. wbr Pak Ahmad Damopolii,
    mohon pencerahannya pak …
    pada DPA : Belanja swa Rumah Tunggu Kelahiran Rp. 70.000.000 ,- sebanyak 1 Paket
    sementara yang di kerjakan adalah sewa rumah tunggu kelahiran di 7 (tujuh) Kecamatan,
    bagaimana Sebaiknya Proses Pengadaan nya Pak….???
    mohon Pencerahannya Pak .. terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

%d blogger menyukai ini: