Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Untuk menindaklanjuti terbitnya Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat berdasarkan Peraturan LKPP 13 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara :

a.    swakelola; dan/atau

b.    penyedia.

Keadaan   darurat   sebagaimana   dimaksud  dalam Perlem LKPP ini  memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
  3. keadaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  2 meliputi :

1)  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

2)  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

3)  bencana  alam,  bencana  non-alam,  bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

4)  pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Adapun tata cara pengadaan barang dan jasa dalam tahap penanganan keadaan darurat meliputi :

a. Perencanaan Pengadaan

b. pelaksanaan pengadaan, dan

c. penyelesaian pembayaran.

> Perencanaan pengadaan meliputi :

a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;

b. analisis ketersediaan sumber daya; dan

c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

> Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut :

a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;

c. serah terima lapangan;

d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

e. pelaksanaan pekerjaan;

Baca Juga :  Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum

f.  perhitungan hasil pekerjaan; dan

g. serah terima hasil pekerjaan.

Dimana tahapan pelaksanaan huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

> Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;

b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;

c. pelaksanaan pekerjaan; dan

d. serah terima hasil pekerjaan.

> Penyelesaian pembayaran dengan tahapan sebagai berikut :

a. kontrak;

b. pembayaran; dan

c. post audit.

Demikian garis besar proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat

Semoga bermanfaat

Download Peraturan LKPP 13 Tahun 2018

(Visited 76 times, 1 visits today)


« (Previous News)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: