ahmad damopolii

 
 

LKPP Terbitkan Perka Tentang Pengadaan Badan Usaha

Dipenghujung Tahun 2014 LKPP telah mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2014  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Rangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional dan telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2014. Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional.  Ruang lingkup dari Peraturan Kepala LKPP ini antara lain: Pengadaan Badan Usaha yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama: 1. Bangun Guna Serah (BGS) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunanRead More


Membangun Sistem Belanja Pemerintah Yang Baik

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja. Jika tingkat kebocoran mencapai 30 persen, itu berarti uang yang hilang sebesar 250 triliun rupiah. Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau MassRead More


Akhir Tahun…”Mau dibawa kemana hubungan kita…”

Melihat Judul Posting : Akhir Tahun….“Mau dibawa kemana hubungan kita…” teringat akan sepenggal lirik lagu yang dibawakan oleh Armada Band. Hal ini sering kita temui dalam pelaksanaan kontrak dimana hubungan antara PPK sebagai Pihak Pertama dengan Penyedia sebagai Pihak Kedua dalam sebuah perjanjian yang pada akhir tahun sering diperhadapkan kondisi lapangan dimana pelaksanaan pekerjaan/progres fisiknya belum mencapai 100%. Bagaimana jika hal tersebut terjadi? Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengupas sedikit pengetahuan saya tentang hal tersebut. Pelaksanaan Pekerjaan yang dibiayai APBD menggunakan kontrak tahun tunggal sering membuat PPK panas-dingin dalamRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pusdiknas akan menyelenggarakan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Juni – Desember) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Edisi Juni, Juli, dan Agustus 2015 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan Teknik Strategi Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elektronik sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahnnya serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 Edisi Agustus 2015Read More


Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pada akhir bulan November 2014 telah terbit Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014. Perpres Nomor 172 tahun 2014 hanya mengalami penambahan satu klausul di Pasal 38 ayat (5) yaitu penambahan huruf d.1. Pasal 38 ayat 5 merupakan ketentuan yang mengatur tentang kriteria Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukanRead More


Pelatihan Pengadaan Alkes, Obat dan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Undangan Unduh Disini Kepada Yth: Direktur Rumah Sakit : RSU/RSUD/RS Kepala Dinas Kesehatan Pimpinan Unit Pelayanan Medik/Instalasi Farmasi Pimpinan Institusi yang Mengadakan Alkes & Obat (TNI, POLRI, BNN, DLL) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Direktur BUMN dan BUMD Direktur Jamsostek, PMI, dan Asuransi Kesehatan Direktur Perusahaan Swasta ( Penyedia Alkes ) Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis yang memadai, dimana kebutuhan utama adalah Peralatan Kesehatan (ALKES) serta obat-obatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka tim pengadaan dituntutRead More


Jadwal Pelaksanaan Pemilihan melalui E-Tendering

Pertanyaan : Apakah dalam proses E-Tendering jadwal pelaksaanaan mengacu pada hari kerja atau hari kalender? Jawaban : Berdasarkan Perka 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Tendering, Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya  Pokja ULP dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : a. Pemberian Penjelasan; b. Batas akhir pemasukanRead More


Memahami Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[1] Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yangRead More


Pemkot Kotamobagu Menerima Procurement Award Tahun 2014

Procurement Award 2014

Walikota Kota Kotamobagu menerima Procurement Award 2014 kategori Akselerasi Penerapan Electronic Procurement dalam kegiatan Rakernas Pengadaan barang/Jasa Tahun 2014 di Balai Sudirman Jakarta pada 18 November 2014 yang diserahkan oleh Menteri/Kepala Bapenas Bapak Andrinof Chaniago. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah yang mempunyai komitmen dalam menerapkan akselerasi  pelelangan secara elektronik. Dimana dalam pelaksanaan e-procurement pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.  Kota Kotamobagu merupakan salah satu dari 11 penerima penghargaan tersebut, dan satu-satunya diRead More


Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apabila setelah evaluasi kualifikasi, terdapat  tiga  peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ? Jawaban : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;  Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidakRead More


%d blogger menyukai ini: