e-procurement

 
 

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Juli s/d Desember 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Bimtek SPSE V.4 Untuk Penyedia

Aplikasi SPSE 4

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.5. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka saat ini SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE.4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 ini. Dari sisi teknis, penyedia tidak lagi direpotkan dengan mengunggah dokumen penawaran administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat penjelasan pekerjaan, atau harga penawaranRead More


Pelatihan Teknik E-Procurement / SPSE.4 Untuk Penyedia

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.5. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka saat ini SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE.4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 ini. Dari sisi teknis, penyedia tidak lagi direpotkan dengan mengunggah dokumen penawaran administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat penjelasan pekerjaan, atau harga penawaranRead More


Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010). Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015. (Baca : Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya) Beberapa hal dalam Perpres Nomor 4 TahunRead More


Membangun Sistem Belanja Pemerintah Yang Baik

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja. Jika tingkat kebocoran mencapai 30 persen, itu berarti uang yang hilang sebesar 250 triliun rupiah. Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau MassRead More


Pemkot Kotamobagu Menerima Procurement Award Tahun 2014

Procurement Award 2014

Walikota Kota Kotamobagu menerima Procurement Award 2014 kategori Akselerasi Penerapan Electronic Procurement dalam kegiatan Rakernas Pengadaan barang/Jasa Tahun 2014 di Balai Sudirman Jakarta pada 18 November 2014 yang diserahkan oleh Menteri/Kepala Bapenas Bapak Andrinof Chaniago. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah yang mempunyai komitmen dalam menerapkan akselerasi  pelelangan secara elektronik. Dimana dalam pelaksanaan e-procurement pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.  Kota Kotamobagu merupakan salah satu dari 11 penerima penghargaan tersebut, dan satu-satunya diRead More


Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apabila setelah evaluasi kualifikasi, terdapat  tiga  peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ? Jawaban : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;  Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidakRead More


%d blogger menyukai ini: