E-Tendering

 
 

Beberapa Pertanyaan Seputar Perpres 4 Tahun 2015

Setelah terbitnya Perpres 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 ada beberapa pertanyaan yang banyak bermunculan diantara : Pertanyaan : Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 ada perintah untuk memberikan bantuan hukum kepada para personil pengadaan yang tersangkut masalah hukum. Apa dan bagaimana bentuk bantuan hukumnya? Jawaban : Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelayanan hukum berupa pendampingan hukum oleh Biro Hukum K/L/D/I  kepada para personilRead More


SDP Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering

Standar Dokumen Pengadaan

Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015. Silahkan klik dokumen untuk mengunduh : Dokumen Versi Tanggal Upload Download Pengadaan barang melalui e-lelang umum/sederhana dengan pascakualifikasi 1.1 17 Februari 2015 Download Pengadaan barang melalui e-lelang umum/terbatas dengan prakualifikasi 1.1 17 Februari 2015 Download Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui e-lelang umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi 1.1 17 Februari 2015 Download Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui e-lelang umum/terbatas dengan prakualifikasi 1.1 17 Februari 2015 Download Pengadaan jasa konsultansi perorangan melalui e-seleksi umum/sederhana dengan pascakualifikasi 1.1 17 Februari 2015Read More


LKPP Terbitkan Perka Baru Tentang E-Tendering

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan E-Tendering sesuai Pasal 109 ayat 8 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering yang telah diundangkan pada tanggl 30 Januari 2015 dimana beberapa hal yang diatur dalam Perka ini adalah sebagai berikut : E-Lelang untuk pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; E-Lelang Cepat untuk pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya E-Seleksi untuk pemilihan Penyedia aasa konsultansi; dan E-Seleksi Cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi. DenganRead More


Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010). Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015. (Baca : Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya) Beberapa hal dalam Perpres Nomor 4 TahunRead More


Membangun Sistem Belanja Pemerintah Yang Baik

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja. Jika tingkat kebocoran mencapai 30 persen, itu berarti uang yang hilang sebesar 250 triliun rupiah. Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau MassRead More


Jadwal Pelaksanaan Pemilihan melalui E-Tendering

Pertanyaan : Apakah dalam proses E-Tendering jadwal pelaksaanaan mengacu pada hari kerja atau hari kalender? Jawaban : Berdasarkan Perka 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Tendering, Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya  Pokja ULP dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : a. Pemberian Penjelasan; b. Batas akhir pemasukanRead More


%d blogger menyukai ini: