LKPP

 
 

Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spesifikasi Teknis

Simak Video Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bahan referensi guna peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa. Video ini sangat baik disimak, lebih mudah dimengerti untuk dapat memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga meningkatkan kompetensi pengelola pbj Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 1 Pendahuluan Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 2 Pengertian Spesifikasi   Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 3 Mendeskripsikan Spesifikasi Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis –Read More


Bimtek Aplikasi SPSE 4 Bulan Juli 2017

Aplikasi SPSE 4

Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Salah satu unsur yang menunjang suksesnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyedia barang/jasa. Dunia usaha yang diisi oleh penyedia barang/jasa pemerintah harus didorong untuk dapat dengan mudah menguasai sistem pengadaan secara elektronik. Peningkatan kompetensi dan penguasaan sistem informasi elektronik adalah hal mutlak agar kesalahan-kesalahan non teknis penawaran, yang tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan teknis pelaksanaan pekerjaan, dapat diminimalisir. Diterapkannya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Versi 4Read More


Perbedaan Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan Kontrak

LKPP 25

Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan Kontrak Perpanjangan Waktu Kontrak Force Majeure Persitiwa Konpensasi Perubahan Kondisi Lapangan Memenuhi Persyaratan Diperlukan addendum/perubahan kontrak Dilakukan sebelum kontrak berakhir Jaminan pelaksanaan diperpanjang s.d. batas waktu perpanjangan yang diatur dalam addendum kontrak Tidak dikenakan denda keterlambatan Lama waktu perpanjangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan akibat penyebab perpanjangan kontrak Dalam pelaksanaannya tidak boleh direncanakan dari awal Pemberian Kesempatan Kontrak Keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa Memenuhi persyaratan Tidak diperlukan addendum perpanjangan waktu Dilakukan sebelum kontrak berakhir Jaminan pelaksanaan diperpanjang s.d. batas waktu pemberian kesempatan Dikenakan dendaRead More


Membangun Sistem Belanja Pemerintah Yang Baik

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja. Jika tingkat kebocoran mencapai 30 persen, itu berarti uang yang hilang sebesar 250 triliun rupiah. Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau MassRead More


Surat Penawaran

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apakah surat penawaran penyedia yang salah menuliskan tujuan Pokja dapat digugurkan ? Jawaban : Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran : (a) ditandatangani oleh: i. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; iii. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan  perusahaan/karyawan koperasiRead More


Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apabila setelah evaluasi kualifikasi, terdapat  tiga  peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ? Jawaban : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;  Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidakRead More


Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Aplikasi SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan/RUP yang disusun oleh Pengguna Anggaran/PA sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya pada Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pasal 8. Aplikasi SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA dalam mengumumkan RUP-nya, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Aplikasi dan Database SiRUP tercetralized pada satu server milik LKPP dimana Pengelolaan Aplikasi SiRUP terdecentralized pada masing-masing K/L/D/I. LKPP dalam mengembangkan SPSE Versi 4 dimana PejabatRead More


LKPP Terbitkan Perka baru Tentang Daftar Hitam dalam PBJ Pemerintah

Pembuktian Kualifikasi

LKPP dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tanggal 29 Agustus 2014 telah ditetapkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 1 September 2014. Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila : berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentanganRead More


Pemerintah keluarkan Aturan Pengadaan di Desa

Pembuktian Kualifikasi

Surabaya – Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013. Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa LKPP Aris Supriyanto mengatakan, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandangRead More


%d blogger menyukai ini: