P3I

 
 

Hadiri Temu Nasional 2017 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kepada Yth, Para Pimpinan K/L/D/I, dan Kepala Badan / Kantor / Unit Layanan Pengadaan Dengan Hormat, Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan rencana Penerbitan Paraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu memberikan Sosialisasi kepada pengelola pengadaan dan pelaku usaha mengenai peraturan tersebut Untuk membicarakan hal-hal tersebut secara komprehensif kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk mengikuti kegiatan Temu Nasional 2017 bertajuk : “Peluang dan Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Jasa Konstruksi di Indonesia” Kegiatan akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal    : KamisRead More


Bimtek Evaluasi Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Evaluasi Pemilihan

Proses evaluasi pemilihan penyedia yang sering kali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan,  memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasi pastilah sama dari sisi substansi. Selama ini kasus sengketa pengadaan di wilayah pemilihan penyedia sebagian besar justru didasari pada ketidaktahuan dan kebingungan pelaksana dalam memahami tata cara evaluasi dokumen penawaranRead More


Bimtek Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil Pekerjaan

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentuRead More


Bimtek E-Purchasing dan Pengadaan Langsung

e-purchasing

E-Purchasing dan Pengadaan Langsung sejatinya adalah bagian dari kebijakan penyederhanakan aturan dan tata cara yang sudah barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. E-Purchasing dan Pengadaan Langsung harus ditempatkan dan digunakan secara efektif dan efisien. Dalam kerangka memahami dan melaksanakan e-Purchasing dan pengadaan langsung barang/jasa secara efektif dan efisien inilah kemudian perlu dilaksanakan bimbingan teknis pengadaan Langsung barang/jasa pemerintah. Pengadaan Langsung sebagai salah satu metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah seringkali dianggap sebagai salah satu cara pintas untuk melaksanakan sendiri pemilihan penyedia oleh K/L/D/IRead More


Bimtek Aplikasi SPSE 4 Bulan Juli 2017

Aplikasi SPSE 4

Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Salah satu unsur yang menunjang suksesnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyedia barang/jasa. Dunia usaha yang diisi oleh penyedia barang/jasa pemerintah harus didorong untuk dapat dengan mudah menguasai sistem pengadaan secara elektronik. Peningkatan kompetensi dan penguasaan sistem informasi elektronik adalah hal mutlak agar kesalahan-kesalahan non teknis penawaran, yang tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan teknis pelaksanaan pekerjaan, dapat diminimalisir. Diterapkannya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Versi 4Read More


Temu Nasional 2016 “Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”

Kepada Yth, Para Pimpinan K/L/D/I, dan Kepala Badan / Kantor / Unit Layanan Pengadaan Dengan Hormat, Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah intervensi berbagai pihak. Keberadaan ULP masih belum maksimal menekan angka tindak korupsi. Posisi ULP masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP yang belum mandiri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memicu diskusi perbaikan status dan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa menjadiRead More


Teknis Evaluasi Pemilihan Penyedia dan Penyusunan Dokumen PBJ

Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Di Tempat Dengan hormat, Didasari atas kondisi proses evaluasi pemilihan penyedia yang seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan, maka dirasa perlu menyusun satu program yang bertujuan untuk memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasiRead More


Bimtek Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola tidak hanya sekadar melaksanakan pengadaan barang/jasa, tetapi juga tentang merencanakan dan mengawasinya. Lebih jauh lagi kalau kita kupas kata dasar pembentuk swakelola. Kata “swa” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sendiri. Mengutip definisi dari Pasal 1 ayat 20, makna “sendiri” merujuk kepada penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Kata “kelola” merujuk pada pengendalian atau dapat disetarakan dengan kata manage berarti manajemen yang merupakan istilah dalam ilmu ekonomi. Secara generik, pakar manajemen George R. Terry, Manajemen sering disingkat sebagai POAC (planning, organizing, actuating, and controlling). Pemahaman swakelolaRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode April sd Juli 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Januari – April 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habis masa berlakunya. Untuk itu perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan sehingga mampu melakukan melaksanakan PBJ dengan baik khususnya Pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, ULP, PPTK, Pejabat Pengadaan dan PPHP. Oleh sebab itu PusatRead More


%d blogger menyukai ini: