PA/KPA

 
 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola

Swakelola

Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas : PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasiRead More


Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran

Solusi Pengurangan Anggaran

Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran : Bayar Utang artinya pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai dan diserah terimakan pada tahun berjalan, namun untuk sisa pembayaran akibat pengurangan anggaran dibuatkan addendum untuk dilakukan pembayaran di tahun berikutnya dengan sebelumnya di audit oleh Inspektorat/BPKP Perpanjangan Waktu Kontrak dimana penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diserah terimakan di tahun berikutnya dan pembayaran dilakukan di tahun berikutnya untuk cara ini tidak diperlukan audit Penghentian kontrak sementara dimana pekerjaan di tahun berjalan dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah anggaran tersedia di tahun berikutnya. Kontrak dilakukan addendumRead More


Bimtek Evaluasi Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Evaluasi Pemilihan

Proses evaluasi pemilihan penyedia yang sering kali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan,  memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasi pastilah sama dari sisi substansi. Selama ini kasus sengketa pengadaan di wilayah pemilihan penyedia sebagian besar justru didasari pada ketidaktahuan dan kebingungan pelaksana dalam memahami tata cara evaluasi dokumen penawaranRead More


%d blogger menyukai ini: