PBJ

 
 

Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan

Prinsip-prinsip Dasar Efisien : pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif : pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Transparan : semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semaRead More


Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spesifikasi Teknis

Simak Video Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bahan referensi guna peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa. Video ini sangat baik disimak, lebih mudah dimengerti untuk dapat memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga meningkatkan kompetensi pengelola pbj Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 1 Pendahuluan Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 2 Pengertian Spesifikasi   Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 3 Mendeskripsikan Spesifikasi Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis –Read More


Juknis Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah terbit dan berlaku sejak di undangkan pada tanggal 22 Juni 2017. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan Penyesuaian/Inpassing  yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7Read More


10 Blog Yang Membahas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Blog Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Dalam perjalanan pulang kampung sambil menunggu pesawat selanjutnya, saya iseng-iseng googling dengan kata kunci “blog tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah” Setelah saya cek satu persatu dari halaman pertama sampai ke sepuluh di Google, rata-rata isinya sama dimana memuat blog yang sama dengan topik-topik yang berbeda namun tetap dalam pembahasan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Nah, dalam postingan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi web/blog apa saja yang saya maksud diatas dengan kata kunci “blog tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah” semoga dapat menjadi bahan referensi buat rekan-rekanRead More


Ironi Jual Beli SKA/SKT, Sebuah Jalan “Abu-Abu” untuk Memenangkan Lelang Pekerjaan Konstruksi

SKA/SKT

Untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan harapan baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan tenaga ahli yang kompeten. Oleh karenanya, LKPP menetapkan setiap dokumen penawaran peserta lelang dalam pengadaan jasa kontruksi mempunyai kewajiban untuk melampirkan Personil Inti/Tenaga Ahli yang biasanya dibuktikan dengan SKA/SKT beserta Ijazahnya. Sedangkan pengertian dari Tenaga Ahli sendiri yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Keahlian dan kecakapan tersebut disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan.Read More


Temu Nasional 2016 “Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”

Kepada Yth, Para Pimpinan K/L/D/I, dan Kepala Badan / Kantor / Unit Layanan Pengadaan Dengan Hormat, Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah intervensi berbagai pihak. Keberadaan ULP masih belum maksimal menekan angka tindak korupsi. Posisi ULP masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP yang belum mandiri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memicu diskusi perbaikan status dan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa menjadiRead More


Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi di Balikpapan Bulan April 2016

Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi/ lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku, PPK pada Kementerian / Lembaga/Instansi/lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012, dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan             Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.      Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No.Read More


Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi

Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi/ lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku, PPK pada Kementerian / Lembaga/Instansi/lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012, dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan             Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.      Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No.Read More


Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/PRT/M/2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI Silahkan Download sebagai bahan referensi….Semoga Bermanfaat….!!! Sumber : Kemen PUPR


Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Tata cara dan pengajuan permohonan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada pasal 28 dan 29 Perka No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 28 (1) Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis apabila masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa telah habis. (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh: a. Pimpinan K/L/D/I paling rendah setingkat eselon II/Kepala Kantor untuk pegawai yang bekerja pada K/L/D/I tersebut; atau b. Orang perorangan bagi non K/L/D/I.Read More


%d blogger menyukai ini: