Pengadaan Langsung

 
 

Beberapa Perubahan Penting Perpres PBJ Baru Pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010

Perpres PBJ Baru

Bilamana tidak aral melintang, maka Perpres Baru pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terbit di Januari 2018. Peraturan Presiden PBJ Baru ini sejatinya direncanakan untuk diterbitkan pada Januari 2017, kemudian diundur dengan harapan dapat disosialisasikan terlebih dahulu termasuk memberikan waktu kepada LKPP untuk meyiapkan perangkat pendukung baik peraturan teknis setara peraturan kepala LKPP maupun sistem penunjang lainnya. Sejak terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010, maka Nampak perubahan paradigma peraturan pengadaanRead More


Bimtek E-Purchasing dan Pengadaan Langsung

e-purchasing

E-Purchasing dan Pengadaan Langsung sejatinya adalah bagian dari kebijakan penyederhanakan aturan dan tata cara yang sudah barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. E-Purchasing dan Pengadaan Langsung harus ditempatkan dan digunakan secara efektif dan efisien. Dalam kerangka memahami dan melaksanakan e-Purchasing dan pengadaan langsung barang/jasa secara efektif dan efisien inilah kemudian perlu dilaksanakan bimbingan teknis pengadaan Langsung barang/jasa pemerintah. Pengadaan Langsung sebagai salah satu metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah seringkali dianggap sebagai salah satu cara pintas untuk melaksanakan sendiri pemilihan penyedia oleh K/L/D/IRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Juli s/d Desember 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode April sd Juli 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Januari – April 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habis masa berlakunya. Untuk itu perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan sehingga mampu melakukan melaksanakan PBJ dengan baik khususnya Pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, ULP, PPTK, Pejabat Pengadaan dan PPHP. Oleh sebab itu PusatRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Periode Agustus-Desember Tahun 2015

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Untuk itu perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan sehingga mampu melakukan melaksanakan PBJ dengan baik khususnya Pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, ULP, PPTK, Pejabat Pengadaan dan PPHP. Oleh sebab itu Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap kajian dan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia bermaksud mengadakan Pelatihan/Bimtek sebagaimana tema di bawahRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pusdiknas akan menyelenggarakan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Juni – Desember) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Edisi Juni, Juli, dan Agustus 2015 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan Teknik Strategi Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elektronik sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahnnya serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 Edisi Agustus 2015Read More


Memahami Pengadaan Barang Dengan Metode Pengadaan Langsung

Pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang adalah pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang / pedagang, tanpa melalui pelelangan. (Pasal 1 angka 32 Perpres 70/2012) Hal-hal yang perlu dipahami dalam pengadaan langsung sebagai berikut: Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2013) Pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk pengadaan langsung barang. (Pasal 56 ayat (4a) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012)Read More


Tahapan Pengadaan Langsung Barang Menggunakan SPK

Ilustrasi Tahapan Pengadaan Langsung Barang Menggunakan SPK Berikut langkah-langkah umum untuk Pengadaan Langsung Barang menggunakan SPK : Setelah PPK memerintahkan proses pengadaan langsung barang, Pejabat Pengadaan (PP) mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Penyedia yang terpilih diundang datang untuk menyampaikan penawaran pada hari yang telah ditentukan. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga berdasarkan HPS untuk mendapatkan harga yang paling wajar serta dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Pengadaan membuat Berita AcaraRead More


Tahapan Pengadaan Langsung Barang Menggunakan Bukti Pembelian atau Kuitansi

Dalam tulisan ini akan ditampilkan ilustrasi bagaimana tahapan pengadaan langsung barang menggunakan bukti pembelian (nota) atau kuitansi. Berikut ilustrasinya : Dari ilustrasi diatas maka tahapan Pengadaan Langsung Barang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi adalah sebagai berikut : Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung Barang dan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan Proses Pengadaan Langsung Barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi : a. Memesan Barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke Penyedia Barang/Toko b. MelakukanRead More


%d blogger menyukai ini: