Pengadaan

 
 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2015 TENTANG  STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD) Silahkan Download sebagai bahan referensi….Semoga Bermanfaat….!!! Merupakan aturan Kemen PUPR yang dijadikan Pedoman dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun


Pelatihan Pengadaan Alkes, Obat dan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Undangan Unduh Disini Kepada Yth: Direktur Rumah Sakit : RSU/RSUD/RS Kepala Dinas Kesehatan Pimpinan Unit Pelayanan Medik/Instalasi Farmasi Pimpinan Institusi yang Mengadakan Alkes & Obat (TNI, POLRI, BNN, DLL) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Direktur BUMN dan BUMD Direktur Jamsostek, PMI, dan Asuransi Kesehatan Direktur Perusahaan Swasta ( Penyedia Alkes ) Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis yang memadai, dimana kebutuhan utama adalah Peralatan Kesehatan (ALKES) serta obat-obatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka tim pengadaan dituntutRead More


Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11  Ayat 1 Point (a) adalah “Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa” Adapun isi dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak 1. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA a. Pengertian Spesifikasi Spesifikasi adalah uraian secara rinci mengenai persyaratan barang dan jasa yang dibutuhkan atau kriteria-kriteria dari suatu barang atau jasa yang diperlukan. Spesifikasi dalam mencapai tujuan pengadaan akan dikaitkan antara lain dengan kualitas dan kinerja. SpesifikasiRead More


Pemerintah keluarkan Aturan Pengadaan di Desa

Pembuktian Kualifikasi

Surabaya – Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013. Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa LKPP Aris Supriyanto mengatakan, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandangRead More


%d blogger menyukai ini: