penyedia

 
 

Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran

Solusi Pengurangan Anggaran

Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran : Bayar Utang artinya pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai dan diserah terimakan pada tahun berjalan, namun untuk sisa pembayaran akibat pengurangan anggaran dibuatkan addendum untuk dilakukan pembayaran di tahun berikutnya dengan sebelumnya di audit oleh Inspektorat/BPKP Perpanjangan Waktu Kontrak dimana penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diserah terimakan di tahun berikutnya dan pembayaran dilakukan di tahun berikutnya untuk cara ini tidak diperlukan audit Penghentian kontrak sementara dimana pekerjaan di tahun berjalan dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah anggaran tersedia di tahun berikutnya. Kontrak dilakukan addendumRead More


Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rancangan Kontrak

Waktu Pelaksanaan

Dalam menyusun rancangan kontrak untuk proses pengadaan barang dan jasa salah satu yang harus diperhatikan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dalam rancangan kontrak mengisi waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan jelasnya waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut yang diatur dalam rancangan kontrak, penyedia yang mengikuti lelang adalah penyedia yang menyanggupi melaksanakan kontrak dengan waktu tersebut sehingga dalam pelaksanaan nantinya jika penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak yang ada maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan. PPK dalam menyusun waktu pelaksanaan pekerjaan di SSKK bisa berdasar hitungan sendiri atauRead More


Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan

Prinsip-prinsip Dasar Efisien : pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif : pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Transparan : semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semaRead More


Bimtek SPSE V.4 Untuk Penyedia

Aplikasi SPSE 4

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.5. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka saat ini SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE.4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 ini. Dari sisi teknis, penyedia tidak lagi direpotkan dengan mengunggah dokumen penawaran administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat penjelasan pekerjaan, atau harga penawaranRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode April sd Juli 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Pelatihan Teknik E-Procurement / SPSE.4 Untuk Penyedia

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.5. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka saat ini SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE.4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 ini. Dari sisi teknis, penyedia tidak lagi direpotkan dengan mengunggah dokumen penawaran administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat penjelasan pekerjaan, atau harga penawaranRead More


Hakikat Evaluasi Dokumen Penawaran

Evaluasi Dokumen Penawaran merupakan proses penilaian terhadap penyedia yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dimana evaluasi ini dilakukan terhadap : Dokumen Penawaran yang terdiri Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan tujuan untuk menilai barang/jasa yang ditawarkan penyedia sehingga barang/jasa yang akan didapatkan sesuai. 2. Dokumen Kualifikasi yang terdiri Evaluasi Persyaratan Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara keseluruhan kemampuan kualifikasi penyedia dalam mengadakan barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh penyedia yang tepat.


Sistem Informasi Kinerja Penyedia

Logo Aplikasi SiKAP LKPP

Menindaklanjuti terbitnya Perpres 4 Tahun 2015 pada Pasal 109A Ayat 1 “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. “SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya BudiRead More


Surat Penawaran

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apakah surat penawaran penyedia yang salah menuliskan tujuan Pokja dapat digugurkan ? Jawaban : Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran : (a) ditandatangani oleh: i. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; iii. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan  perusahaan/karyawan koperasiRead More


%d blogger menyukai ini: