Perpres 70 Tahun 2012

 
 

Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010). Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015. (Baca : Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya) Beberapa hal dalam Perpres Nomor 4 TahunRead More


Akhir Tahun…”Mau dibawa kemana hubungan kita…”

Melihat Judul Posting : Akhir Tahun….“Mau dibawa kemana hubungan kita…” teringat akan sepenggal lirik lagu yang dibawakan oleh Armada Band. Hal ini sering kita temui dalam pelaksanaan kontrak dimana hubungan antara PPK sebagai Pihak Pertama dengan Penyedia sebagai Pihak Kedua dalam sebuah perjanjian yang pada akhir tahun sering diperhadapkan kondisi lapangan dimana pelaksanaan pekerjaan/progres fisiknya belum mencapai 100%. Bagaimana jika hal tersebut terjadi? Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengupas sedikit pengetahuan saya tentang hal tersebut. Pelaksanaan Pekerjaan yang dibiayai APBD menggunakan kontrak tahun tunggal sering membuat PPK panas-dingin dalamRead More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pusdiknas akan menyelenggarakan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Juni – Desember) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangan): Penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Edisi Juni, Juli, dan Agustus 2015 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan Teknik Strategi Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elektronik sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahnnya serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 Edisi Agustus 2015Read More


Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010

Setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pada akhir bulan November 2014 telah terbit Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014. Perpres Nomor 172 tahun 2014 hanya mengalami penambahan satu klausul di Pasal 38 ayat (5) yaitu penambahan huruf d.1. Pasal 38 ayat 5 merupakan ketentuan yang mengatur tentang kriteria Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukanRead More


Jadwal Pelaksanaan Pemilihan melalui E-Tendering

Pertanyaan : Apakah dalam proses E-Tendering jadwal pelaksaanaan mengacu pada hari kerja atau hari kalender? Jawaban : Berdasarkan Perka 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Tendering, Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya  Pokja ULP dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : a. Pemberian Penjelasan; b. Batas akhir pemasukanRead More


Pelatihan Strategi Menghadapi Audit PBJ

Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Di – Tempat Dengan Hormat, Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pedidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang auditor mampu melakukan audit PBJ dengan baik serta Pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, PPTK dan ULP akan resiko disetiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.Read More


Jebakan Anggaran Perubahan

Pembuktian Kualifikasi

Bulan Agustus adalah bulan dimulainya pembahasan, penyusunan, dan penetapan Anggaran Perubahan yang merupakan salah satu tahapan dari proses keuangan negara . Anggaran Perubahan sebenarnya merupakan tindakan koreksi atas anggaran negara atau daerah yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Beberapa asumsi makro yang telah disusun mungkin saja sudah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya lifting minyak, target pendapatan dari pajak maupun dari bagi hasil, tingkat suku bunga, kurs dollar, maupun inflasi. Anggaran perubahan tentu saja akan berdampak secara langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah, karena di dalamnya pasti ada belanja modal atauRead More


LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP

Pembuktian Kualifikasi

PENGANTAR PUBLIKASI KAJIAN AKADEMIS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), telah mengamanatkan pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I). Pasal 1 angkaRead More


%d blogger menyukai ini: