PERPRES 70

 
 

Pelatihan Pengadaan Alkes, Obat dan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Undangan Unduh Disini Kepada Yth: Direktur Rumah Sakit : RSU/RSUD/RS Kepala Dinas Kesehatan Pimpinan Unit Pelayanan Medik/Instalasi Farmasi Pimpinan Institusi yang Mengadakan Alkes & Obat (TNI, POLRI, BNN, DLL) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Direktur BUMN dan BUMD Direktur Jamsostek, PMI, dan Asuransi Kesehatan Direktur Perusahaan Swasta ( Penyedia Alkes ) Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis yang memadai, dimana kebutuhan utama adalah Peralatan Kesehatan (ALKES) serta obat-obatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka tim pengadaan dituntutRead More


Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kebijakan adalah kebijaksanaan umum pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk melaksanakan komitmen nasional yang diperlukan pada saat tertentu baik yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan di luar peraturan pengadaan atau yang secara eksplisit baru disebutkan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini, meliputi : Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkanRead More


Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah

Kontrak tahun jamak atau kontrak multiyears adalah kontrak yang dilakukan pada suatu pekerjaan dimana proses penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan. Persetujuan untuk pelaksanaan kontrak tahun jamak berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 3 yaitu : Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan terkait Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 54A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriRead More


Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11  Ayat 1 Point (a) adalah “Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa” Adapun isi dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak 1. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA a. Pengertian Spesifikasi Spesifikasi adalah uraian secara rinci mengenai persyaratan barang dan jasa yang dibutuhkan atau kriteria-kriteria dari suatu barang atau jasa yang diperlukan. Spesifikasi dalam mencapai tujuan pengadaan akan dikaitkan antara lain dengan kualitas dan kinerja. SpesifikasiRead More


Temu Nasional PBJ di Desa “Menyongsong 1 Milyar 1 Desa”

Kepada Yth, 1.Bupati / Walikota 2.Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3.Kepala Bagian Hukum 4.Kepala Bagian Pemerintahan Desa 5.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 6.Camat Di – Seluruh Indonesia.   Dengan Hormat, Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa menjadi unit otonom dalam hal mengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa, maka pembenahan tata kelola Desa menjadi hal yang sangat penting. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Desa jangan sampai menyebabkan korupsi mengalir ke Desa. Aparatur Desa harus dibekali pengetahuan, pemahaman, keterampilan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara baik danRead More


Memahami Pengadaan Barang Dengan Metode Pengadaan Langsung

Pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang adalah pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang / pedagang, tanpa melalui pelelangan. (Pasal 1 angka 32 Perpres 70/2012) Hal-hal yang perlu dipahami dalam pengadaan langsung sebagai berikut: Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2013) Pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk pengadaan langsung barang. (Pasal 56 ayat (4a) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012)Read More


%d blogger menyukai ini: