Pokja

 
 

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Januari s/d Juni 2018

Jadwal Bimtek 2018

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Teknis Evaluasi Pemilihan Penyedia dan Penyusunan Dokumen PBJ

Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Di Tempat Dengan hormat, Didasari atas kondisi proses evaluasi pemilihan penyedia yang seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan, maka dirasa perlu menyusun satu program yang bertujuan untuk memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasiRead More


Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi di Balikpapan Bulan April 2016

Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi/ lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku, PPK pada Kementerian / Lembaga/Instansi/lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012, dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan             Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.      Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No.Read More


Hakikat Evaluasi Dokumen Penawaran

Evaluasi Dokumen Penawaran merupakan proses penilaian terhadap penyedia yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dimana evaluasi ini dilakukan terhadap : Dokumen Penawaran yang terdiri Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan tujuan untuk menilai barang/jasa yang ditawarkan penyedia sehingga barang/jasa yang akan didapatkan sesuai. 2. Dokumen Kualifikasi yang terdiri Evaluasi Persyaratan Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara keseluruhan kemampuan kualifikasi penyedia dalam mengadakan barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh penyedia yang tepat.


Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Tata cara dan pengajuan permohonan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada pasal 28 dan 29 Perka No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 28 (1) Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis apabila masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa telah habis. (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh: a. Pimpinan K/L/D/I paling rendah setingkat eselon II/Kepala Kantor untuk pegawai yang bekerja pada K/L/D/I tersebut; atau b. Orang perorangan bagi non K/L/D/I.Read More


Jadwal Pelaksanaan Pemilihan melalui E-Tendering

Pertanyaan : Apakah dalam proses E-Tendering jadwal pelaksaanaan mengacu pada hari kerja atau hari kalender? Jawaban : Berdasarkan Perka 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Tendering, Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya  Pokja ULP dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : a. Pemberian Penjelasan; b. Batas akhir pemasukanRead More


Surat Penawaran

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apakah surat penawaran penyedia yang salah menuliskan tujuan Pokja dapat digugurkan ? Jawaban : Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran : (a) ditandatangani oleh: i. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; iii. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan  perusahaan/karyawan koperasiRead More


Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apabila setelah evaluasi kualifikasi, terdapat  tiga  peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ? Jawaban : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;  Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidakRead More


Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11  Ayat 1 Point (a) adalah “Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa” Adapun isi dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak 1. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA a. Pengertian Spesifikasi Spesifikasi adalah uraian secara rinci mengenai persyaratan barang dan jasa yang dibutuhkan atau kriteria-kriteria dari suatu barang atau jasa yang diperlukan. Spesifikasi dalam mencapai tujuan pengadaan akan dikaitkan antara lain dengan kualitas dan kinerja. SpesifikasiRead More


%d blogger menyukai ini: