PPHP

 
 

Perpres 16 Tahun 2018 Pengganti Perpres 54 Tahun 2010 Tentang PBJ

Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres baru bernomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan setelah 1 Juli 2018 diharuskan menggunakan aturan baru tersebut. Berikut ini adalah 10 perubahan penting dalam Perpres 16 Tahun 2018 dibandingkan Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya: 1. Lebih Sederhana Perpres Nomor 16 Tahun 2018 direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal,Read More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Januari s/d Juni 2018

Jadwal Bimtek 2018

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Bimtek Evaluasi Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Evaluasi Pemilihan

Proses evaluasi pemilihan penyedia yang sering kali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan,  memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasi pastilah sama dari sisi substansi. Selama ini kasus sengketa pengadaan di wilayah pemilihan penyedia sebagian besar justru didasari pada ketidaktahuan dan kebingungan pelaksana dalam memahami tata cara evaluasi dokumen penawaranRead More


Bimtek Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil Pekerjaan

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentuRead More


%d blogger menyukai ini: