ppk

 
 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola

Swakelola

Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas : PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasiRead More


Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran

Solusi Pengurangan Anggaran

Solusi Permasalahan Kontrak Akibat Pengurangan Anggaran : Bayar Utang artinya pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai dan diserah terimakan pada tahun berjalan, namun untuk sisa pembayaran akibat pengurangan anggaran dibuatkan addendum untuk dilakukan pembayaran di tahun berikutnya dengan sebelumnya di audit oleh Inspektorat/BPKP Perpanjangan Waktu Kontrak dimana penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diserah terimakan di tahun berikutnya dan pembayaran dilakukan di tahun berikutnya untuk cara ini tidak diperlukan audit Penghentian kontrak sementara dimana pekerjaan di tahun berjalan dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah anggaran tersedia di tahun berikutnya. Kontrak dilakukan addendumRead More


Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Rancangan Kontrak

Waktu Pelaksanaan

Dalam menyusun rancangan kontrak untuk proses pengadaan barang dan jasa salah satu yang harus diperhatikan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dalam rancangan kontrak mengisi waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan jelasnya waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut yang diatur dalam rancangan kontrak, penyedia yang mengikuti lelang adalah penyedia yang menyanggupi melaksanakan kontrak dengan waktu tersebut sehingga dalam pelaksanaan nantinya jika penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak yang ada maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan. PPK dalam menyusun waktu pelaksanaan pekerjaan di SSKK bisa berdasar hitungan sendiri atauRead More


Bimtek Evaluasi Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Evaluasi Pemilihan

Proses evaluasi pemilihan penyedia yang sering kali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan,  memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasi pastilah sama dari sisi substansi. Selama ini kasus sengketa pengadaan di wilayah pemilihan penyedia sebagian besar justru didasari pada ketidaktahuan dan kebingungan pelaksana dalam memahami tata cara evaluasi dokumen penawaranRead More


Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spesifikasi Teknis

Simak Video Unit Kompetensi Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bahan referensi guna peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa. Video ini sangat baik disimak, lebih mudah dimengerti untuk dapat memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga meningkatkan kompetensi pengelola pbj Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 1 Pendahuluan Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 2 Pengertian Spesifikasi   Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis – Bab 3 Mendeskripsikan Spesifikasi Video Animasi UK 05 – Menyusun Spesifikasi Teknis –Read More


Jadwal Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Periode Juli s/d Desember 2016

Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pendidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dalam ruang lingkup Jasa Konstruksi Permen PU 7/2011 juga telah berubah untuk ke-2 kalinya bahkan terakhir akan diubah untuk ke-3 kalinya melalui Permen PU 31/2015 dan Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan . Dengan terbitnya Perka 23 Tahun 2015 dimana Pemilik Sertifikasi PBJ berlaku seumur hidup untuk yang akan habis masa berlakunya dan yang telah habisRead More


Bimtek PBJ dan Ujian Sertifikasi Juli – Desember 2016

Kepada Yth, PA/KPA, PPK dan Pejabat pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di – Tempat   Dengan hormat. Mengacu kepada Peraturan baru tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah yang dituangkan melalui Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010. Berbeda revisi-revisi sebelumnya (Kepres 80) sejak awalnya dulu sudah 9 kali revisi, kali ini dianggap sangat signifikan dan menyentuh banyak hal yang strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS) bermaksud menyelenggarakan: DIKLAT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.54/Read More


Bimtek Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi di Bogor Bulan April 2016

Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi/ lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku, PPK pada Kementerian / Lembaga/Instansi/lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012, dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan             Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.      Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No.Read More


Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi di Balikpapan Bulan April 2016

Mengacu kepada Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Ayat (2) Butir (g) Mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi/ lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku, PPK pada Kementerian / Lembaga/Instansi/lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012, dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan             Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.      Pasal 17 Ayat (1) Butir (f) Perpres No.Read More


Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Tata cara dan pengajuan permohonan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada pasal 28 dan 29 Perka No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 28 (1) Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis apabila masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa telah habis. (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh: a. Pimpinan K/L/D/I paling rendah setingkat eselon II/Kepala Kantor untuk pegawai yang bekerja pada K/L/D/I tersebut; atau b. Orang perorangan bagi non K/L/D/I.Read More


%d blogger menyukai ini: