ULP

 
 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola

Swakelola

Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas : PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasiRead More


Beberapa Perubahan Penting Perpres PBJ Baru Pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010

Perpres PBJ Baru

Bilamana tidak aral melintang, maka Perpres Baru pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terbit di Januari 2018. Peraturan Presiden PBJ Baru ini sejatinya direncanakan untuk diterbitkan pada Januari 2017, kemudian diundur dengan harapan dapat disosialisasikan terlebih dahulu termasuk memberikan waktu kepada LKPP untuk meyiapkan perangkat pendukung baik peraturan teknis setara peraturan kepala LKPP maupun sistem penunjang lainnya. Sejak terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010, maka Nampak perubahan paradigma peraturan pengadaanRead More


Teknis Evaluasi Pemilihan Penyedia dan Penyusunan Dokumen PBJ

Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Di Tempat Dengan hormat, Didasari atas kondisi proses evaluasi pemilihan penyedia yang seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman dalam tataran praktis lapangan, maka dirasa perlu menyusun satu program yang bertujuan untuk memberikan bekal dasar bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan tugas memilih penyedia barang/jasa. Meski diakui proses pemilihan penyedia, khususnya dalam metode evaluasi dokumen penawaran, tidak dapat disamaratakan karena sangat tergantung pada karakteristik lingkup barang/jasa dan kompleksitas pekerjaan namun demikian upaya pencapaian prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam proses evaluasiRead More


Jadwal Pelaksanaan Pemilihan melalui E-Tendering

Pertanyaan : Apakah dalam proses E-Tendering jadwal pelaksaanaan mengacu pada hari kerja atau hari kalender? Jawaban : Berdasarkan Perka 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Tendering, Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya  Pokja ULP dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : a. Pemberian Penjelasan; b. Batas akhir pemasukanRead More


Pemkot Kotamobagu Menerima Procurement Award Tahun 2014

Procurement Award 2014

Walikota Kota Kotamobagu menerima Procurement Award 2014 kategori Akselerasi Penerapan Electronic Procurement dalam kegiatan Rakernas Pengadaan barang/Jasa Tahun 2014 di Balai Sudirman Jakarta pada 18 November 2014 yang diserahkan oleh Menteri/Kepala Bapenas Bapak Andrinof Chaniago. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah yang mempunyai komitmen dalam menerapkan akselerasi  pelelangan secara elektronik. Dimana dalam pelaksanaan e-procurement pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.  Kota Kotamobagu merupakan salah satu dari 11 penerima penghargaan tersebut, dan satu-satunya diRead More


Surat Penawaran

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apakah surat penawaran penyedia yang salah menuliskan tujuan Pokja dapat digugurkan ? Jawaban : Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran : (a) ditandatangani oleh: i. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; iii. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan  perusahaan/karyawan koperasiRead More


Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pertanyaan : Apabila setelah evaluasi kualifikasi, terdapat  tiga  peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ? Jawaban : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;  Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidakRead More


Pelatihan Strategi Menghadapi Audit PBJ

Kepada Yth, Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Di – Tempat Dengan Hormat, Perkembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJ) cukup signifikan, berbagai pedidikan dan latihan PBJ terus dilaksanakan dengan tujuan agar implementasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang auditor mampu melakukan audit PBJ dengan baik serta Pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, PPTK dan ULP akan resiko disetiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.Read More


Kerja ULP bakal Dipermudah

Kepala LKPP Agus Rahardjo

Malang- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  sedang menyiapkan sistem untuk mempermudah  kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP, Agus Rahardjo pada Sosialisasi ULP dan Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. “Nanti kalau lelang, ULP tidak perlu lagi menyiapkan Standar Bidding Document yang sangat rumit, semuanya sudah ada di sistem. Kami juga sedang mengembangkan VMS (Vendor Management System), kalau sistem ini sudah jadi maka ULP tidak perlu lagi melakukan prakualifikasi untuk kontrak kontrak besar, karena data perusahaan dapat diambil dari sistem”. SelainRead More


LKPP Terbitkan Kajian Akademis ULP

Pembuktian Kualifikasi

PENGANTAR PUBLIKASI KAJIAN AKADEMIS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), telah mengamanatkan pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I). Pasal 1 angkaRead More


%d blogger menyukai ini: