Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Kewenangan Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

Berikut Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin
2. penerangan lingkungan pemukiman
3. pedestrian
4. drainase
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
8. sumur resapan
9. selokan
10. tempat pembuangan sampah
11. gerobak sampah
12. kendaraan pengangkut sampah
13. mesin pengolah sampah dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS
2. tambatan perahu
3. jalan pemukiman
4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
5. jalan poros Desa
6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata
7. jembatan desa:
8. gorong-gorong
9. terminal desa dan
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Baca Juga :  Tahap seleksi CPNS 2018 Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Hari Ini

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro
2. pembangkit listrik tenaga diesel
3. pembangkit listrik tenaga matahari
4. instalasi biogas
5. jaringan distribusi tenaga listrik dan
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1. jaringan internet untuk warga Desa
2. website Desa
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker.
4. radio Single Side Band (SSB. dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1. air bersih berskala Desa
2. sanitasi lingkungan
3. jambanisasi
4. mandi, cuci, kakus (MCK.
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa
6. alat bantu penyandang disabilitas
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas
8. balai pengobatan
9. posyandu
10. poskesdes/polindes
11. posbindu
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya
4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini
5. taman belajar keagamaan
6. bangunan perpustakaan Desa
7. buku/bahan bacaan
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
9. sanggar seni
10. film dokumenter
11. peralatan kesenian dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Baca Juga :  Perka BKN Tata Cara Pemberian Cuti PNS
Berbagi Artikel
Tags:

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.