Kemenaker Kaji Tunjangan Untuk Korban PHK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai mengkaji tunjangan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ada dua program yang disiapkan bagi seseorang yang di PHK. Pertama adalah Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF).

“Prinsipnya ini menjadi bantalan sosial bagi korban PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanfi Dhakiri beberapa waktu lalu.

UB merupakan tunjangan yang diberikan bagi korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup. Hal itu akan diberikan selama pekerja yang mengalami PHK melakukan peningkatan kemampuan dan masa pencarian kerja kembali.

Sementara SDF diberikan agar pekerja dapat mengembangkan kemampuan. Nantinya kemampuan tersebut akan membantu korban PHK mendapatkan pekerjaan baru.

Jaminan tersebut nantinya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Hal itu mencegah agar korban PHK tidak hanya akan bergantung pada dua jaminan tersebut.

“Nanti diberikan dalam kurun waktu tertentu 6 bulan sampai satu tahun,” terang Hanif.

Langkah pengkajian UB dan SDF bertujuan agar pekerja tidak memiliki kekhawatiran saat PHK. Selain itu, korban PHK juga diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengikuti kebutuhan tenaga kerja yang berkembang.

Hal tersebut diperlukan melihat ke depan dengan perkembangan teknologi akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan memunculkan jenis pekerjaan baru. Karena itu pekerja membutuhkan pengembangan kemampuan.

Dua jaminan tersebut masih dalam kajian tahap awal tetapintelah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha dan serikat kerja.

“Ini sifatnya masih kajian, banyak hal mendasar yang perlu dibahas termasuk mengenai dana,” jelas Hanif.

Beberapa opsi disampaikan Hanif dapat menjadi pertimbangan untuk sumber dana jaminan PHK. Sumber dana bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA), atau dana jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Kewenangan Desa

Adanya kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Asal tahu saja total pengangguran di Indonesia hingga Februari 2018 sebanyak 6,87 orang.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Kemnaker mulai kaji tunjangan PHK
Reporter: Abdul Basith
Editor: Yudho Winarto
Berbagi Artikel
Tags:

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.