[Guest Post] Tak Selamanya Menjadi “Halaman Belakang”

Suasana kantor masih sepi ketika saya tiba di kantor, hanya beberapa rekan kantor yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.  Mungkin karena sekarang banyak para staf yang mulai konsentrasi di lokasi proyek untuk mengejar target selesai kontrak pekerjaan, maklum akhir tahun anggaran. Para staf lebih banyak dilapangan ketimbang duduk manis di kantor.  Suasana sunyi ini saya manfaatkan untuk mengingat-ingat sesuatu yang boleh menjadi catatan sederhana sekedar mencari bahan diskusi didunia maya.

Beberapa hari lalu, saya menghadiri Focus Group Discussion (FGD) peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang, dan dilaksanakan di Kantor Bappelitbangda Kota Kotamobagu. Dalam FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Bpk. Herman Kusoi beserta jajaran staf bidang tata ruang, unsur Pemerintah Kota Kotamobagu, tim konsultan, dan tim pendamping konsultan.

Tim pendamping konsultan yang hadir, secara kebetulan merupakan teman lama yang sering ketemu pada ajang pelatihan maupun rapat tentang tata ruang. Dalam kesempatan diskusi ringan sebelum FGD di mulai, saya sedikit bercanda ke teman “kalau tidak salah, perda RTRW provinsi baru berumur sekitar lima tahun ya”?, di jawab oleh teman “iya”. Saya sambung,  “berarti ketika perda RTRW di tinjau kembali, ada sesuatu yang keliru dalam substansi dokumennya, karena suatu dokumen yang baru seumur jagung kemudian ditinjau kembali, berarti ada sesuatu yang tidak sinkron dalam implementasinya”, dijawab oleh teman “begitulah kenyataannya, mau bagaimana lagi”

Dari sekedar basa-basi tersebut, saya berfikir, kenapa sebuah produk RTRW yang seharusnya menjadi pedoman pembangunan dan menjadi alat pengendali ruang harus ditinjau kembali, walaupun dalam aturan hukumnya, kegiatan tersebut tidak menyalahi aturan.  Bukankah dokumen teknis RTRW sudah disusun untuk mengakomodir kebutuhan pengendalian ruang untuk jangka waktu duapuluh tahun.

Baca Juga :  Catatan Kecil di Hari Ulang Tahun.............

Intermeso diatas bukan fokus saya pada kesempatan ini, RTRW propinsi mau ditinjau kembali atau tidak bukan urusan saya. Namun yang menarik untuk didiskusikan adalah, bagaimana kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kota Kotamobagu, dan secara umum Bolaang Mongondow Raya dapat terakomodir dalam dokumen teknis tata ruang provinsi, yang dirasakan dalam konteks pembangunan selama ini hanya menjadi “anak bawang”.

Dalam dokumen teknis, sepengetahuan saya, wilayah Bolaang Mongondow Raya tidak masuk dalam Kawasam Strategis Nasional (KSP), baik untuk kepentingan ekonomi, budaya, sosial, pertahanan keamanan, maupun kepentingan lainnya.  Demikian pula untuk konteks Kawasan Strategis Provinsi, Bolaang Mongondow tidak satupun aspek kepentingkan yang masuk didalamnya. Satu-satunya kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi adalah penetapan Kota kotamobagu sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah, sehingga dalam kesempatan peninjuan kembalai RTRW provinsi, saya mempertanyakan kebijakan tersebut dan mengusulkan untuk diakomodir.

Saya teringat beberapa tahun lalu, saya menghadiri rapat pembahasan tentang koridor ekonomi yang tertuang dalam dokumen Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) di Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, saya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang hanya fokus mengarahkan kepentingan nasional yang ada Sulawesi Utara selalu diarahkan ke Manado, Bitung dan Minahasa. Contohnya, MP3EI, Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet), minapolitan dan agropolitan, dsb.  Bukankah Bolaang Mongondow Raya juga bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara?.

Bila dicermati secara mendalam, seluruh kebijakan ekonomi wilayah yang ada di Sulawesi Utara, Pasti  temanya tentang pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Bukankan seluruh tema ekonomi tersebut juga ada di Bolaang Mongondow Raya?, bahkan kalau bisa dikatakan, pusat produksinya ada di Bolaang Mongondow Raya.

Baca Juga :  Life is so beautiful

Saya tidak ingin berspekulasi, kenapa kebijakan pembangunan ekonomi wilayah selama ini kurang menguntungkan Bolaang Mongondow Raya. Namun pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk disetiap momentum pengambilan keputusan, putra-putri daerah juga harus selalu turut mewarnai kebijakan tersebut.  Saat ini, dengan di gaungkannya Provinsi Bolaang Mongondow, telah menyadarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Raya sudah lama tidak mendapatkan keadilan dari berbagai sektor, baik politik, pemerintahan maupun kebijakan ekonomi wilayah.

Sudah saatnya kita harus menjadi teras depan, dan menjadi tuan rumah bagi daerah kita sendiri.  Jangan hanya terus di tempatkan di halaman belakang. Kita harus bersatu, bergandengan tangan untuk keluar dari anggapan yang selama ini hanya selalu ditempatkan di halaman belakang. Kita harus merebut setiap momentum untuk kemajuan daerah Bolaang Mongondow Raya.

Sudah saatnya kita berjuang untuk tidak menjadi “Halaman Belakang”, dengan berdiri diatas kaki kita dibawah naungan Provinsi Bolaang Mongondow.

Profil penulis:
Artikel Guest Post kali ini merupakan tulisan dari Moh. Radjiman Ododay, ST, MT. Saat ini menjadi Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu selalu siap berbagi apapun seputar Transportasi Kota melalui Facebook

Gambar Header : https://www.flickr.com/photos/[email protected]/11478358526

Berbagi Artikel
Tags:

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.